Breaking News:

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Wali Kota Hefriansyah, Budi Utari Kembali Jadi Sekda?

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah terkait pencopotan Budi Utari dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda)

Tribun Medan/Tommy Simatupang
Budi Utari Siregar menang di tingkat Mahkamah Agung terkait pencopotan dirinya dari jabatan Sekda Siantar.Pematangsiantar oleh Wali Kota Hefriansyah. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah terkait pencopotan Budi Utari dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pematangsiantar.

Kasus yang berlarut-larut ini akhirnya diputuskan pada 2 Februari 2021.

Pada laman resmi itu, amar putusan MA RI hanya menyebut Tolak Kasasi, tanpa menjelaskan butir-butir putusan kasasi di dalamnya.

Perkara ini diputuskan oleh Hakim Ketua Dr H. Yodi Martono Wahyunadi SH MH, hakim anggota Dr Yosran SH M.Hum, dan hakim ketiga Dr Irfan Fachruddin, SH, CN.

Terkait hal itu, Budi Utari saat dikonfirmasi, Rabu (10/2/2021) siang mengatakan pihaknya akan menjemput salinan dalam waktu dekat ke PTUN Medan.

Kemudian terkait salinan putusan, ia menyarankan untuk ditanyakan ke penasihat hukumnya.

"Kontak ke bang Dame Pandiangan ya, soal bahasa hukumnya. Kemungkinan salinan putusan keluar seminggu atau dua minggu biasanya," ujar Budi Utari.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemko Pematangsiantar Hery Oktarizal mengaku belum mengetahui putusan MA tersebut yang menolak kasasi Wali Kota Hefriansyah.

"Aku belum tahu, sampai hari ini belum ada menerima informasi terkait putusan di MA dengan termohon pak Budi Utari," ucap Hery. “Kalau ada akan kita pelajari," tandasnya.

Dalam kasus ini, langkah Hefriansyah mencopot Budi Utari sebagai Sekda telah menuai polemik panjang di tubuh lingkungan Pemko Siantar. Baik di tingkat pertama (PTUN) dan banding (PTTUN) tuntutan Budi Utari terus dikabulkan hakim.

Budi Utari menilai Wali Kota Pematangsiantar telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Surat Keputusan nomor 800/619/XI/WK-THN 2019 tanggal 11 November 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Sekda Kota Pematangsiantar kepada dirinya.

Selain itu, salah satu yang termuat dalam petitum (permohonan gugatan) tersebut, Budi juga meminta Pemko Pematangsiantar memulihkan jabatannya sebagai Sekda Kota Pematangsiantar. Seluruh gugatan tersebut dikabulkan majelis hakim.

(Alj/tribun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved