Breaking News:

Update Covid19 Sumut 12 Februari 2021

Antisipasi Lonjakan Covid-19, Gubernur Edy Rahmayadi Larang ASN Liburan ke Luar Daerah

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengeluarkan larangan bagi ASN dan keluarganya untuk tidak liburan keluar daerah selama libur Imlek 2572

TRIBUN MEDAN/MUSTAQIM
GUBERNUR Sumut, Edy Rahmayadi mengeluarkan larangan bagi ASN dan keluarganya untuk tidak liburan keluar daerah selama libur Imlek 2572. 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Untuk rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengeluarkan larangan bagi ASN dan keluarganya untuk tidak liburan keluar daerah selama libur Imlek 2572.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, larangan dalam surat bernomor 800/6578/BKD/V/2021 itu sudah disampaikan Gubernur kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumut, untuk penerapannya.

"Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan dan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)," ungkapnya, Jumat (12/2/2012).

Aris menjelaskan, bila seandainya ASN dalam keadaan terpaksa harus melakukan kegiatan keluar daerah pada periode tersebut, maka harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansinya.

Di samping itu sambung Aris, harus juga memperhatikan peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan, peraturan Pemda asal dan tujuan mengenai pembatasan keluar masuk, protokol perjalan yang sudah ditetapkan Kemenhub dan Satgas Covid-19 dan Protokol Kesehatan yang ditetapkan Kemenkes.

"Dalam menerapkan hal tersebut, ASN agar menjadi contoh dan mengajak keluarga dan masyarakat di tempat tinggalnya," ujarnya.

Sebab, tambah Aris, apabila terdapat ASN yang melakukan pelanggaran, maka akan diberikan hukuman disiplin sesuai peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja.

"Terkait pelaksanaannya agar dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumut paling lama Senin (15/2/2021) mendatang," pungkasnya.

(Jun-tribun-medan.com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved