Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menggelar rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Sumut melalui video confrence dari Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman Medan, Kamis (11/2/2021).

Dalam rapat itu dibahas mengenai pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2021. Edy menargetkan agar pertumbuhan ekonomi dalam periode tersebut tidak minus, sebab selama pandemi covid-19 sejak kuartal I 2020 hingga saat ini perekonomian Sumut mengalami kontraksi signifikan.

Ia pun mengakui untuk merealisasi target tersebut tidak mudah, sehingga perlu kerja sama dari semua pihak termasuk bupati dan wali kota.

"Sesuai dengan instruksi Presiden, kuartal I harus pulih, minimal nol. Untuk itu, penyerapan APBD harus optimal dari kabupaten dan kota, termasuk juga provinsi," ungkap Edy, Jumat (12/2/2021).

Bahkan dalam kesempatan itu, Edy juga ada mengingatkan kepada bupati maupun wali kota untuk turun langsung hingga ke tingkat desa, demi memastikan bantuan sosial yang berasal dari kementerian maupun pemerintah daerah tersalurkan secara tepat sasaran.

Pemerintah daerah juga diminta untuk menggalakkan kegiatan padat karya, termasuk pengelolaan dana desa agar perekonomian masyarakat dapat kembali bergairah di kabupaten/kota.

Dan pemerintah daerah diminta ikut berperan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan. Sebab penyebaran covid-19 di Sumut masih tinggi dan berdasarkan data per 10 Februari 2021 tercatat ada penambahan kasus sebesar 240 orang.

Tingginya kasus covid-19 di Sumut, akibat tingkat kepatuhan masyarakat terkait protokol kesehatan juga masih rendah. Bila terjadi pembiaran maka dikhawatirkan akan berimbas kepada kondisi ekonomi Sumut.

"Kepatuhan kita sama protokol kesehatan masih 40 persen, itulah yang membuat kita kesulitan mengendalikan covid-19. Karena itu, agar pemulihan ekonomi dan kedisiplinan protokol kesehatan berjalan bupati dan walikota turun hingga ke tingkat desa dan RT, benar-benar optimalkan perangkat-perangkatnya," tegasnya.

Salah satu upaya konkrit agar perekonomian membaik dan penanganan covid-19 optimal, maka akan dibentuk Kampung Tangguh Mandiri.

Kampung Tangguh Mandiri itu diterapkan di setiap desa, dengan harapan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dan juga pengembangan potensi daerah masing-masing.

Untuk penanganan covid-19, desa perlu menganggarkan 8 persen dari total dana desa masing-masing. Edy menambahkan akan ada penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada desa terkait pembentukan Kampung Tangguh Mandiri ini.

"Konsepnya akan segera kita rumuskan. Kita akan segera panggil OPD terkait dan secepatnya membentuk konsepnya. Persiapannya hingga akhir bulan ini, jadi 1 Maret harus sudah start. Dari Kementerian Desa juga akan turun memastikan ini berjalan dengan baik," jelas Edy.

(ind/tribun-medan.com)