Breaking News:

Sekda Labura Jadi Saksi Korupsi Haji Buyung: Saya Disuruh Pak Bupati

Sekda Pemkab Labuhanbatu Utara (Labura) Habibuddin Siregar, hadir sebagai saksi perkara korupsi Bupati Labura Nonaktif Kharuddin Syah Sitorus

TRIBUN MEDAN/GITA TARIGAN
Sidang lanjutan perkara korupsi Bupati Labura Nonaktif Kharuddin Syah Sitorus alias Haji Buyung, di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (15/2/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Labuhanbatu Utara (Labura) Habibuddin Siregar, hadir sebagai saksi perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) yang menjerat Bupati Labura Nonaktif Kharuddin Syah Sitorus alias Haji Buyung, di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (15/2/2021).

Dalam sidang yang digelar secara daring tersebut, Habibuddin mengungkapkan ia sempat disuruh oleh Haji Buyung untuk menanyakan jumlah komitmen Fee kepada Yaya Purnomo, untuk memuluskan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (DAK APBN-P T.A. 2017) Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada Kementerian Keuangan RI.

"Terkait komitmen fee untuk pengurusan DAK, waktu itu (pada pertemuan di Jakarta) pak Bupati menyuruh saya menyanyakan berapa persen komitmen fee kepada Yaya Purnomo, tapi tidak saya tanya," katanya di hadapan majelis hakim yang diketuai Mian Munthe.

Karena Habib tak kunjung bertanya, maka Buyung lah yang langsung menayakan berapa jumlah komitmen fee yang diinginkan Yaya Purnomo.

"Setelah saya kembali dari toilet, pak Bupati bilang Yaya Purnomo minta 7 persen dari DAK yang disetujui," ungkapnya.

Selanjutnya dikatakan Habib, bahwa Haji Buyung dan Yaya sepakat untuk urusan selanjutnya, akan ditanyakan ke Agusman Sinaga, termasuk komitmen fee dan teknis pembayarannya.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Budhi pun mencecar Habib, darimana Haji Buyung kemudian memperoleh komitmen fee yang diminta usai DAK tersebut disetujui Kemenkes.

"Lalu dari mana komitmen fee ini diperoleh," cecar JPU.

Awalnya, Habib mengatakan tidak mengetahui, namun Jaksa menekankan bahwa dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), Habib mengungkapkan beberapa hal terkait uang komitmen fee tersebut.

Akhirnya, Habib pun mengatakan bahwa sepengetahuannya, komitmen fee itu didapat dari kontraktor, yang dijanjikan oleh Haji Buyung akan mendapatkan proyek dari perolehan DAK APBN-P T.A. 2017 dan DAK APBN T.A. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan, diantaranya dari Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong dan Anaknya Franky Liwijaya selaku Direktur CV Bintang Sumatera Pratama.

"Lalu tahun 2017 setahu saya ada penyerahan uang ke Yaya Purnomo. Pak Agusman mengajak saya, dibilang kau ikutlah mengantar uang, takut dicurigai pak bupati uang itu gak sampe. Cerita Pak Agusman (uangnya) dalam bentuk dolar Singapura, saya lihat dari jauh di dalam mobil," ungkapnya.

Selain itu, dalam kesaksiannya Habib juga mengatakan, bahwa Haji Buyung berharap besar agar pembangunan RSUD Aek Kanopan dapat dilaksanakan, karena diduga merupakan salah satu janji kampanyenya yang kerap digaung-gaungkan kepada masyarakat Labura maupun para kepada OPD.

"Pak Bupati bilang tolonglah bagaimana itu bisa selesai, karena waktu itu ada kendala sehingga pembangunannya enggak kelar-kelar," pungkasnya.

(cr21/tribun-medan.com)

Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved