Breaking News:

Terima Laporan Nakes, Ombudsman Sumut Akan Panggil Dinkes dan Manajemen RS Pirngadi

Ombudsman Sumatera Utara menerima laporan tenaga kesehatan Covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi Medan, Rabu (17/2/2021).

TRIBUN MEDAN/RECHTIN
PULUHAN tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Pirngadi Medan melakukan aksi unjuk rasa dengan berkeliling di seputaran rumah sakit yang terletak di Jalan HM Yamin Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Rabu (10/2/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ombudsman Sumatera Utara menerima laporan tenaga kesehatan Covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi Medan, Rabu (17/2/2021).

Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar mengatakan menindaklanjuti laporan tersebut pihaknya berencana memanggil Dinas Kesehatan Medan dan RS Pirngadi untuk meminta klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi.

"Kita akan panggil Dinas Kesehatan dan RS Pirngadi untuk memberikan klarifikasi terhadap yang terjadi. Karena RS lainnya seperti Adam Malik dan RS swasta tidak ada kejadian seperti ini," ujar Abyadi, Rabu (17/2/2021).

Jika terdapat dugaan praktik yang tidak benar, akan dilibatkan aparat hukum untuk menelusuri kasus lebih lanjut.

"Saya kira apakah ini potensi korupsi kita minta aparat hukum kalau nilainya besar kita akan minta KPK, aparat kepolisian dan kejaksaan untuk memproses ini," sebutnya.

Abyadi mengatakan setelah mendengar laporan tersebut, dugaan sementara terdapat tata kelola dana Covid-19 yang tidak benar.

"Dugaan sementara, kita menduga ada tata kelola dana untuk covid-19 ini yang tidak baik," katanya.

Dikatakannya, berdasarkan laporan nakes juga terdapat pemotongan gaji yang tidak semestinya.

"Mereka teken misalnya 12 juta, tapi diterima 11 juta. Kalau dibilang pajaknya itu terlalu besar potongannya. Diduga ada pemotongan dana mereka yang tidak sesuai aturan," jelasnya.

Sementara itu, terangnya, Rumah Sakit Adam Malik dan RS lainnya yang menangani Covid-19 di Kota Medan tidak mengalami penundaan pembayaran.

Hal ini juga, kata Abyadi, yang dikeluhkan tenaga kesehatan.

"Semua lembaga pemerintah merefocusing anggaran untuk Covid-19 ini. Ombudsman juga termasuk dipotong. Jadi dana Covid-19 itu sebagian besar untuk mereka sebagai garda terdepan. Tapi ternyata perhatian pemerintah terhadap mereka tidak benar," katanya.

(cr14/tribun-medan.com)

Penulis: Rechtin Hani Ritonga
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved