Breaking News:

DJP Sumut I Targetkan Penerimaan Pajak  Rp 19,48 Triliun

"Kemudian rencana kerja komisi pemeriksaan dan penagihan diantaranya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas usulan pemeriksaan khusus," pungkasnya.

TRIBUN MEDAN/NATALIN
PLT Kepala Kanwil DJP Sumut I Max Darmawan didampingi seluruh kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama dan Madya saat launcing program perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama di Gedung Kantor Wilayah DJP Sumut I, Jalan Suka Mulia, Medan, Senin (2/3/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 19,48 triliun pada 2021.

Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak di tahun 2020 yakni Rp 16,68 triliun.

Target ini didistribusikan ke seluruh KPP yang ada di Sumut I dengan rincian KPP Madya Medan Rp 12,63 triliun, KPP Pratama Medan Barat Rp 429 miliar, KPP Pratama Medan Belawan Rp 472 miliar, KPP Pratama Medan Timur Rp 1,02 triliun, dan KPP Pratama Binjai Rp 482 miliar. 

Selain itu KPP Pratama Medan Polonia Rp 1,03 triliun, KPP Pratama Medan Kota Rp 1,04 triliun, KPP Pratama Medan Petisah Rp 1,02 triliun, dan KPP Pratama Lubuk Pakam Rp 1,33 triliun. 

Pada tahun 2020 adapun capaian penerimaan Kanwil DJP Sumut I tahun 2020 adalah sebesar Rp 16,52 triliun. Jumlah ini mencapai 99,07% dari target penerimaan pajak sepanjang 2020 yaitu Rp 16,68 triliun. 

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumut I Bismar Fahlerie mengatakan dalam rangka menyusun strategi pencapaian penerimaan di tahun 2021, Kantor Wilayah DJP Sumut I sudah  menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah I (Rakorda I) tahun 2021.

"Dalam rapat komisi, dibahas diantaranya evaluasi, isu utama, kendala internal dan eksternal dan rencana kerja tahun 2021," katanya. 

Ia mengatakan DJP Sumut I berkomitmen untuk melakukan penguatan penguasan wilayah oleh tiap KPP dengan memanfaatkan aplikasi yang ada. 

Selain itu juga memperbanyak saluran komunikasi dan optimalisasi media sosial dalam menyampaikan informasi perpajakan ke masyarakat. 

Dari sisi lain Komisi Pengawasan memiliki rencana kerja diantaranya adalah optimalisasi pengawasan pembayaran masa dan pengujian kepatuhan material.

"Kemudian rencana kerja komisi pemeriksaan dan penagihan diantaranya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas usulan pemeriksaan khusus," pungkasnya.

(sep/tribun-medan.com)

Penulis: Septrina Ayu Simanjorang
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved