Breaking News:

Sekda Labusel Dilantik Jadi Kabiro Administrasi Pembangunan Pemprov Sumut

Sabrina menyebutkan, Plh Sekda Labusel yang kini merangkap jadi Plh Bupati merupakan pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pemerintahan

Tribun Medan
Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi memimpin pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 13 pejabat Eselon II Pemprov Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Kamis (18/2/2021).  

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatra Utara, R Sabrina memastikan tidak terjadi kekosongan kepala daerah di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel), setelah Sekda Labusel, Zulkifli yang sebelumnya ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) bupati dilantik menjadi Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Sumut pada Kamis (18/2/2021).

Apalagi diketahui Kabupaten Labusel merupakan satu dari 23 kabupaten/kota di Sumut yang menggelar Pilkada Serentak 2020, dan hasilnya kini masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Terlebih periodesasi Bupati dan Wakil Bupati Labusel 2016-2021 telah berakhir pada 17 Februari 2021. Sehingga saat ini, Pemkab Labusel praktis dipimpin oleh Plh Sekda. Plh Sekda itu pun otomatis menjadi Plh Bupati Labusel.

"Jadi kalau soal Plh Bupati Labusel itu kosong, maka harus ada Plh Sekda Labusel. Nah Plh Sekda ini akan dibuat pula menjadi Plh Bupati," kata Sabrina, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Jumat (19/2/2021).

Sabrina menyebutkan, Plh Sekda Labusel yang kini merangkap jadi Plh Bupati merupakan pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Pemkab Labusel.

Sehingga pemerintahan di Pemkab Labusel bisa tetap berjalan seperti biasanya. Meski Plh Bupati itu hanya bertuga menjalankan tugas bupati sehari-hari.

"Dia kan sekda, walaupun posisinya hanya Plh Sekda dan juga Plh Bupati. Itu kan Plh hanya harian. Jadi kan dia tidak buat kebijakan yang bersifat katakan lah kepersonaliaan, keuangan. Jadi dia menjalankan kegiatan (Plh bupati) yang bersifat rutinitas biasa," jelasnya.

Menurut Sabrina, kondisi yang terjadi di Pemkab Labusel itu telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

"Nggak ada proses. Sudah praktis masuk, karena tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan aatu hari pun. Tapi sesuai Undang-undang, kalai kepala daerah tidak ada dua-duanya, maka otomatis sekda menjadi Plh. Tapi sebaik-baiknya dibuat lah suratnya kan gitu," sebutnya.

(ind/tribun-medan.com)

Keterangan: Sekda Sumut R Sabrina yang diwawancarai di Aula Tengku Rizal Nurdin, pada Jumat (19/2/2021).

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved