Breaking News:

Terkait Isu Negatif, Pemkab Gelar Konferensi Pers dengan PWI Langkat

Pemerintah Kabupaten Langkat secara resmi menggelar Konferensi Pers dengan PWI dan sejumlah wartawan Langkat

DOK Humas Pemkab Langkat
Pemerintah Kabupaten Langkat secara resmi menggelar Konferensi Pers dengan PWI dan sejumlah wartawan Langkat lainnya, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (11/1/2021).  

TRIBUNMEDAN.ID, STABAT - Setelah Bupati Langkat Terbit Rencana PA  memberikan klarifikasi, kini Pemerintah Kabupaten Langkat secara resmi menggelar Konferensi Pers dengan PWI dan sejumlah wartawan Langkat lainnya, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (11/1/2021). 

Sekdakab Langkat dr.H.Indra Salahudin, saat memimpin konferensi pers tersebut, menjelaskan, fokus isu negatif yang menjadi pembahasan. Yakni terkait tudingan kepada Bupati Langkat, soal fee proyek pembangunan Langkat, suap lelang jabatan.

Bupati mengelola dan tidak pernah menyetorkan pajak Perusahaan Kelapa Sawit  ke Negara, serta dugaan Fee Dana BOS dari setoran Kepsek sebesar Rp 200 ribu – Rp300 ribu pertriwulan.  Serta dugaan proyek fiktif 2017 – 2018, yang dilakukan Terbit Rencana saat menjabat ketua DPRD Langkat.

Selain itu, sambung Sekda, juga terkait ornament tugu gapura selamat datang disimpang Bupati Langkat, Stabat, Jl.Proklamsi, yang dianggap menghilangkan simbol dan nilai budaya melayu.

Kemudian, dihadapan para wartawan, Sekda mengintruksi kepada masing – masing kepala SKPD terkait untuk memberikan penjelasan secara teknis.

Diawali, Inspektur H.Amril, Ia menegaskan, soal fee proyek pembangunan Langkat itu tidak ada, sebab dari penyiapan  thender sampai pelelang, dilakukan sesuai aturan yang ada. Termasuk lelang jabatan, semuanya dilakukan sesuai mekanisme  dan prosedur yang berlaku.

Yakni dengan proses yang selektif dan transparan, serta berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu. serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

“Jadi pelaksanaanya dilakukan sesuai amanat  pasal 17 ayat 2, pada UU No 8 tahun 1974, tentang Pokok Pokok Kepegawaian yang mengatur tentang persyaratan pengisian jabatan bagi PNS,”unkapnya.

Sedangkan untuk proyek fiktifnya, tegas Amril, itu jelas tidak mungkin ada. Sebab jika dilakukan, pasti sudah dari dulu ketahuan dan menjadi masalah.

“Proyek fiktif itukan, pekerjaan yang dianggarkan dalam APBD, namun tidak dikerjakan. Pada masa seperti saat ini, zaman serba canggi, mana mungkin itu bisa. Karena pasti ketahuan. Jadi wajar saja, tudingan itu, tidak bisa terbukti sampai saat ini, karena memang tidak berdasar,”paparnya.

Halaman
123
Editor: Ismail
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved