Breaking News:

Masyarakat Tunggu Kucuran Dana di Tengah Pandemi, Pimpinan OPD Pemprov Diminta Percepat Tender

Setiap OPD memiliki dinamika tersendiri dalam menindaklanjuti instruksi Gubernur Edy Rahmayadi mengenai percepatan tender pekerjaan tersebut.

TRIBUN MEDAN/MUSTAQIM
SEKDA Sumut, R Sabrina. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, khususnya Sumatra Utara, membuat masyarakat sangat berharap kucuran dana dari pemerintah.

Dan beberapa waktu lalu Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi telah meminta kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut untuk mempercepat proses tender pekerjaan (proyek) yang dananya ditampung dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2021.

Terkait itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, R Sabrina mengungkapkan, pihaknya meminta agar tender pekerjaan itu bisa disegerakan, terutama kepada 13 pejabat eselon II Pemprov Sumut yang baru saja dilantik pada 18 Februari 2021 lalu.

"Ya, mereka harus segera menyusun administrasi program kerja yang akan ditenderkan, agar roda perekonomian masyarakat yang sedang lesu ini bisa terbantu. Dan tidak hanya pekerjaan yang bersifat tender, ada juga yang tidak tender itu juga mesti cepat dilakukan," kata Sabrina, Sabtu (20/2/2021).

Menurut Sabrina, kebijakan itu kembali ditekankan dalam rapat evaluasi dengan sejumlah pimpinan OPD Pemprov yang berlangsung Jumat (19/2/2021) kemarin.

Terlebih, berdasarkan informasi, tender pekerjaan di setiap OPD Pemprov Sumut disebut masih rendah saat ini.

"Apalagi kepala dinasnya juga banyak baru dilantik. Dan kami sebelumnya sudah ingatkan agar ini cepat dilakukan. Minimal administrasinya sudah dibuat sehingga bisa segera pula dilelangkan pekerjaan itu," ujarnya.

Dirinya tak menampik, kondisi tersebut dampak dari banyaknya pimpinan OPD yang sebelumnya berstatus pelaksana tugas (Plt).

Namun, ungkapnya, setiap OPD juga memiliki dinamika tersendiri dalam menindaklanjuti instruksi Gubernur Edy Rahmayadi mengenai percepatan tender pekerjaan tersebut.

"Ini jugakan ada perubahan dari pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Artinya dari Plt ke pejabat defenitif. Kenapa kemarin tetap kita buat Plt, karena kita gak mau juga untuk gaji pegawai dan lainnya menjadi terganjal karena tidak ada yang meneken. Nah setelah masuk ini nanti mesti pergantian lagi," jelasnya.

Terakhir, Sabrina memastikan bahwa seluruh jajarannya akan selalu siap menindaklanjuti instruksi yang disampaikan Gubernur maupun Wakil Gubernur Sumut, dengan tetap berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

"Beliau (Gubernur Edy) punya niat sangat baik. Tapi kan beliau tidak tahu bahwa ada hal-hal yang harus dipersiapkan untuk itu. Misalnya dokumen. Keinginan beliau juga baik dan kita tidak pernah menolaknya. Hanya saja tetap perlu kecermatan dan kesiapan dokumen agar tidak menjadi temuan. Pada prinsipnya segera lah lakukan tahapan tender ini supaya masyarakat kita bisa segera pula menikmati APBD yang telah disahkan," pungkasnya.(ind/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved