Breaking News:

Rutin Beri Peringatan Persuasif kepada Pelaku Usaha Selama PPKM, Jika Tak Patuh Ditutup Sementara

Kadis Pariwisata kota Medan Agus Suriyono mengakui, pembatasan jam operasional akan berdampak terhadap perekonomian.

Penulis: Kartika Sari | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRIBUN MEDAN/HO
PETUGAS Satgas Covid-19 Kota Medan melakukan penutupan sementara lokasi kuliner dan hiburan Medan Night Market di Jalan Adam Malik Medan, Sabtu (13/2/2021) malam. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Semenjak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diberlakukan, pemerintah harus gencar melakukan pengawasan secara ketat.

Terkait hal itu, Dinas Pariwisata kota Medan, Satgas Covid-19 dan Satpol PP bersinergi untuk memantau pelaku usaha yang melanggar aturan seperti melakukan kerumunan dan melewati jam operasional.

Kadis Pariwisata kota Medan Agus Suriyono mengakui, pembatasan jam operasional akan berdampak terhadap perekonomian.

"Karena jam operasional dibatasi, sudah pasti berpengaruh terhadap income pelaku industri pariwisata. Inikan masa pandemi ya semua harus menyesuaikan lah," ungkap Agus, Sabtu (20/2/2021).

Namun begitu, Dinas Pariwisata akan tetap gencar untuk melakukan patroli memberikan persuasif untuk mematuhi protokol kesehatan.

"Kita dari Dinas Pariwisata terus persuasif mengimbau pelaku usaha agar patuh. Tapi kalau ada satu dua yang tidak patuh seperti Medan Night market yang sudah beberapa kali kita datangi, terpaksa oleh satpol PP kita lakukan tindakan penutupan sementara karena terus menerus melakukan pelanggaran. Tapi kita tetap persuasif mengimbau dan mengukur," ujarnya.

Terkait hal ini, Agus menegaskan bahwa penertiban ini dilakukan secara selektif melihat potensi terjadinya bentuk kerumunan massa.

"Kita juga selektif Kita prioritaskan usaha-usaha yang terlalu banyak menciptakan kerumunan orang, kita juga tidak sembrono dan selektif menyesuaikan dengan banyaknya orang yang ada di lokasi itu," tutur Agus.

Dikatakannya, Agus dan aparat akan terus melakukan patroli tanpa ada daerah pengecualian.

Dirinya meminta pihak pengelola usaha dapat mematuhi kebijakan yang telah diberikan.

"Kita tidak ada daerah khusus pokoknya yang berpotensi penyebaran orang banyak dan potensi penyebaran Covid-19 itu yang akan kita lakukan tindakan, pemerintah sudah mengaturnya sedemikian rupa ada instruksi Mendagri dan instruksi gubernur," pungkasnya.(cr13/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved