Breaking News:

Kota Medan Zona Hijau Pelayanan Publik, Sekda Medan Menyadari Masih Ada Oknum Nakal

Berdasarkan survei tersebut, terdapat tujuh pemerintah daerah yang mendapatkan predikat baik atau zona hijau pelayanan publik.

TRIBUN MEDAN/GITA TARIGAN
SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kota Medan termasuk ke dalan kategori zona hijau atau predikat pelayanan publik dengan kualitas baik berdasarkan survei Ombudsman RI Perwakilan Sumut pada tahun 2015-2019.

Berdasarkan survei tersebut, terdapat tujuh pemerintah daerah yang mendapatkan predikat baik atau zona hijau pelayanan publik.

Sekretaris Daerah sekaligus Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Medan Wiriya Alrahman mengatakan pelayanan publik di Kota Medan sudah baik.

Hal ini dilihat dari masuknya Kota Medan dalam Zona Hijau sejak tahun 2016.

Ke depan diharapkan Medan masih tetap berada di Zona Hijau.

"Alhamdulillah dari tahun 2016 sampai saat ini Medan untuk pelayanan publik masih zona hijau. Kita berharap hasil survei di tahun 2021 Medan masih tetap berada di Zona Hijau," kata Wiriya, Minggu (21/2/2021).

Menurut Wiriya, dari kriteria zona hijau berarti pelayanan publik sudah baik dengan nilai 811 ke atas, artinya Pelayanan Publik di Kota Medan sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tentang Pelayanan Publik, sehingga potensi terjadinya korupsi sangat kecil.

"Akan tetapi kita menyadari masih ada oknum yang masih nakal, oleh karenanya ini akan terus menjadi fokus Pemko Medan ke depannya," katanya.

Dikatakannya, predikat zona hijau yang sudah didapatkan dalam lima tahun terakhir harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan.

"Kita tidak bisa puas dengan zona Hijau yang diperoleh Medan, ke depannya akan terus ditingkatkan dan kawal, karena pelayanan publik ini bersangkutan dengan oknum, oleh karenanya jika terdapat kesempatan maka dikhawatirkan akan terjadi korupsi," jelas Wiriya.

Wiriya menjelaskan, di samping membuat sistem yang baik, pihaknya juga membangun mental dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM), Sebab sebaik apapun sistem jika tidak dibarengi dengan SDM maka akan tidak baik.

"Untuk itu Sistem dan SDM harus sejalan agar pelayanan publik di Kota Medan semakin lebih baik dan bebas dari korupsi," pungkasnya.(cr14/tribun-medan.com)

Penulis: Rechtin Hani Ritonga
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved