Breaking News:

Selama Pandemi Covid-19, Anggaran Perjalanan Dinas Anggota DPRD Sumut Dibatasi

Masih tingginya kasus Covid-19 di Sumut, membuat DPRD Sumut pun mulai membatasi kegiatan kunjungan, termasuk ke luar negeri.

Tribun-Medan.com/ Nanda Fahriza
KETUA DPRD Sumut, Baskami Ginting. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hampir setahun terakhir pandemi Covid-19 melanda Indonesia, khususnya Sumut.

Bahkan Indonesia sebagai salah satu negara yang tercatat kasus penyebaran Covid-19 cukup tinggi.

Sedangkan untuk Sumut berdasarkan data terakhir, jumlah kasus pasien terpapar virus Corona telah mencapai 23.658 kasus.

Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting menyebutkan, masih tingginya kasus Covid-19 di Sumut, membuat DPRD Sumut pun mulai membatasi kegiatan kunjungan, termasuk ke luar negeri.

Menurutnya, kebijakan tersebut diterapkan agar dana APBD yang ada bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Sekarang ini karena banyaknya bencana alam, termasuk Covid. Kami pun menetapkan potong habis semua kunjungan ke luar negeri, tahun ini tidak dibenarkan lagi. Perjalanan dinas ke dalam negeri juga berkurang. Sekarang banyak hanya ke dapil masing-masing," ungkap Baskami, Senin (22/2/2021).

Di samping itu, upaya pemutusan mata rantai covid-19 di Sumut bisa dapat dilakukan dengan maksimal, maka perlu sinergitas antara Satgas Covid-19 Sumut dengan satgas yang ada di kabupaten/kota. 

Sebab, saat ini sudah banyak masyarakat yang tidak lagi perduli dengan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumuman dan mengurangi mobilitas.

"Bila tahun lalu kita mintakkan perbanyak APD. Tapi tahun ini lebih kepada pengawasan, karena masyarakat kalau tak ditegur, pakai masker pun malas," sebutnya.

Politisi PDI Perjuangan itu berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut maupun pemerintah daerah (Pemda) di kabupaten/kota bisa saling besinergi dalam menangani pandemi Covid-19.

Agar tidak terjadi perbedaan kebijakan dalam menangani penyebaran Covid-19 di Sumut.

"Saya lihat sekarang ini Pemko dan Pemkab dengan Pemprov seperti kurang sinergi. Contoh di Tapteng, bupati minta sekolah dibuka, gubernur belum mengizinkan. Seharusnya ini perlu duduk bersama," ucapnya.(ind/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved