Breaking News:

Lahan Tambahan Pembuangan Sampah, Pemko Siantar Anggarkan Rp 20 Miliar

Lahan ini nantinya menambah kapasitas tampungan sampah TPA Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, yang kini sudah menggunung.

TRIBUN MEDAN/ALIJA
LAHAN pembuangan sampah TPA Tanjung Pinggir yang kondisinya tak mampu menampung debit sampah warga Kota Pematangsiantar, Selasa (23/2/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Pemerintah Kota Pematangsiantar menganggarkan biaya Rp 20 miliar untuk pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang baru pada tahun 2021 ini.

Lahan ini nantinya menambah kapasitas tampungan sampah TPA Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, yang kini sudah menggunung.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelola Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Siantar, Alwi Andrian Lumban Gaol, Selasa (23/02/2021) siang menyampaikan, tahun 2021 ini, Pemko Siantar akan menuntaskan krisis lahan sampah.

Dari 573 hektar lahan Tanjung Pinggir yang merupakan milik BUMN (PTPN III), Pemko berniat mengambil 100 hektare pada tahun ini.

Alwi menjelaskan, Pemko Siantar telah menyiapkan anggaran Rp 20 miliar lebih untuk membebaskan sekitar 100-an hektare lahan Tanjung Pinggir. Nilai Rp 20 miliar tersebut, dominan digunakan untuk biaya ganti untung kepada pemilik lahan (BUMN), dan ganti rugi terhadap objek yang ada di atas lahan.

Untuk proses ganti rugi, Pemko Siantar akan melibatkan tim apraisal yang ditunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). 

"Jadi yang menghitungnya nanti dari KJPP," ucap Alwi Andrian Lumban Gaol di ruang kerjanya.

Adapun lahan 100-an hektar itu nantinya, sebut Alwi, utamanya untuk mengatasi krisis lahan TPA dan Tempat Pemakaman Umum. Selain itu Pemko juga berinisiatif untuk memanfaatkan lahan sebagai lokasi perkantoran dan jalan lingkar (ringroad). 

"Rencananya untuk TPA, TPU, perkantoran dan ringroad juga," ujarnya.

Dijelaskan Alwi, pembebasan sebagian lahan Tanjung Pinggir itu diharapkan tuntas dilakukan tahun ini, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Lahan TPU tersebut akan disediakan Pemko Siantar untuk umat dari lima agama yang ada di Kota Siantar. Dimana luasnya, tergantung jumlah penduduknya. 

"Semakin banyak jumlah umat agama tertentu, maka luas TPU yang disediakan akan lebih luas," tuturnya.

Sedangkan untuk mengeksekusi pembebasan lahan secara keseluruhan (573 hektar) hingga terjadi perpindahan perkantoran di lingkungan Pemko Siantar, menurut Alwi, ditargetkan akan tuntas dalam 15 tahun. 

"Targetnya 15 tahun," ungkapnya serata berharap, agar masyarakat dapat bekerja sama dengan Pemko Siantar, dalam membangun kota Siantar.

Alwi menuturkan, bila pembebasan lahan sudah dilakukan, akan banyak dana yang bisa dikucurkan pemerintah pusat, seperti untuk fasilitas TPA, TPU dan dana untuk pembangunan infrastruktur lainnya.(alj/tribun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved