Breaking News:

Setelah Ditangkap KPK, BHCA Bakal Cabut Penghargaan Anti Korupsi yang Diberikan ke Nurdin Abdullah

Dewan juri BHACA 2017 lainnya, Bivitri Susanti mengatakan yang berwenang menarik award adalah organisasi BHACA yang dipimpin Shanti L Poesposoetjipto

ANTARA FOTO
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (tengah) dikawal petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/2/2021). KPK mengamankan Nurdin Abdullah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama lima orang lainnya dengan barang bukti sebuah koper berisi uang. ANTARA FOTO 

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah pada Sabtu (27/2/2021) dini hari. Ia ditangkap bersama beberapa orang lainnya. Nurdin diduga terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi infrastruktur jalan.

Penangkapan Nurdin ini terasa ironis karena ia pernah menerima prestasi, khususnya ketika menjabat Bupati Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Nurdin menjabat sebagai Bupati Bantaeng selama 2 periode mulai 2008 hingga 2018.

Selama 6 tahun memimpin Bantaeng menyabet lebih dari 50 penghargaan tingkat nasional, termasuk 4 kali berturut-turut piala Adipura yang sebelumnya tidak pernah didapatkan. Selain itu, 3 tahun berturut-turut meraih Otonomi Award dan berhasil memenangkan Innovative Government Award (IGA) tahun 2013 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri.

Anehnya, Nurdin juga sempat mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) karena prestasinya membangun daerah pada 2017 lalu. Penghargaan bergengsi ini pernah juga diterima oleh Erry Riyana Hardjapamekas, Busyro Muqoddas, Sri Mulyani, Jokowi, Ahok, hingga Tri Rismaharini.

PROFIL Gubernur Nurdin Abdullah Ditangkap KPK, Nurdin Jadi Gubernur Diusung PDIP, PKS dan PAN. Foto Gubernur Nurdin Abdullah dan wakilnya Andi Sudirman
PROFIL Gubernur Nurdin Abdullah Ditangkap KPK, Nurdin Jadi Gubernur Diusung PDIP, PKS dan PAN. Foto Gubernur Nurdin Abdullah dan wakilnya Andi Sudirman (Ist/Humas PemprovSUlsel)

Di laman Bung Hatta Award disebutkan bahwa Nurdin Abdullah telah membawa gebrakan pembangunan di Bantaeng. "Selama dua periode memimpin Bantaeng Nurdin Abdullah telah banyak membuat gebrakan dalam pembangunan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan ini. Berbagai perbaikan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Bantaeng terjadi berkat berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan Nurdin sejak awal menjabat," tulis Bung Hatta Award di lamannya.

Dalam laman tersebut juga disebutkan bahwa sejak 2015 sudah sekitar 200 pemerintah kabupaten dan provinsi dari seluruh Indonesia yang belajar langsung ke Bantaeng mengenai peningkatan pelayanan publik dan terobosan dalam reformasi birokrasi.

Anggota dewan juri BHACA 2017, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, penghargaan yang diterimanya Nurdin bisa dicabut jika ia terbukti terlibat korupsi. "Bisa (dicabut). Dia (Nurdin Abdullah) juga menandatangani dan paham itu," kata salah satu anggota dewan juri BHACA 2017 Zainal Arifin Mochtar kepada Tribunnews.com, Sabtu (27/2/2021).

Baca juga: DULU DIPUJA, Nasib Gubernur Nurdin Abdullah Pemenang Pilkada 2018, Kini Terperiksa di Gedung KPK

Baca juga: PDIP Terkejut Gubernur yang Diusung Ditangkap KPK, Sang Istri Minta Doakan Bapak Nurdin Abdullah

Dewan juri BHACA 2017 lainnya, Bivitri Susanti mengatakan yang berwenang menarik award adalah organisasi BHACA yang dipimpin Shanti L Poesposoetjipto selaku Ketua Dewan Pengurus. Sedangkan Bivitri bersama Betti Alisjahbana, Endy M. Bayuni, Paulus Agung Pambudhi, dan Zainal Arifin Mochtar hanya dewan juri.

Bivitri mengatakan saat ini masih terlalu dini bersikap menarik atau tidak penghargaan BHACA yang diterima Nurdin. Sebab KPK belum menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT. "Saat ini masih terlalu dini. Bahkan belum lagi dalam batas 24 jam sampai KPK memeriksanya dan biasanya memberikan pernyataan. Kita tunggu saja perkembangannya," katanya.

Meski demikian, Bivitri menyesalkan Nurdin Abdullah terjaring OTT KPK. Sebab ketika itu, dewan juri BHACA 2017 menelusuri rekam jejak Nurdin secara langsung ke lapangan. Sehingga diharapkan Nurdin bisa menjadi inspirasi antikorupsi di kalangan pemerintah.

Selain dikenal sebagai kepala daerah berprestasi, Nurdin juga merupakan gubernur pertama di Indonesia dengan gelar profesor di bidang pertanian. Nurdin diketahui merupakan Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar. Ia juga sempat menekuni dunia pertanian dengan menempuh pendidikan magister dan doktoral di Kyushu University, Jepang. Di Universitas yang sama, ia pun menyelesaikan studi S3 Doktor of Agriculture.(*)

Editor: Tommy Simatupang
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved