Breaking News:

Kejari Toba Banding Kasus Korupsi Pembangunan Jalan Amborgang-Sampuara, Dua Terdakwa Divonis 1 Tahun

Kejari Toba menyatakan banding atas putusan hakim Pengadilan Tipikor Medan yang menghukum dua terdakwa korupsi pembangunan jalan Amborgang-Sampuara

TRIBUN MEDAN / ist
Kajari Toba Samosir, Baringin Pasaribu menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Medan yang menghukum dua terdakwa korupsi pembangunan jalan Amborgang-Sampuara selama 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. 

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba menyatakan banding atas putusan hakim Pengadilan Tipikor Medan yang menghukum dua terdakwa korupsi pembangunan jalan Amborgang-Sampuara selama 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Rencana banding ini disampaikan Kepala Kejari Toba Baringin Pasaribu, melalui paparan tertulis yang diterima oleh Tribunmedan.id pada Rabu (3/3/2021).

"Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, 1 Maret 2021 telah dibacakan putusan atas kasus tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan jalan Amborgang–Sampuara, Kecamatan Porsea-Uluan yang bersumber dari dana penugasan DAK 2017," tutut Baringin pada Rabu (3/3/2021) dalam paparan tertulisnya.

Dalam putusan disebutkan bahwa Majelis Hakim telah memutus perkara dengan vonis penjara selama 1 tahun dan denda Rp 50 juta, subsider 1 bulan kurungan kepada Bernad Jonly Siagian dan Fernando Hutapea.

Menurut Baringin, pasal yang terbukti dalam kasus tindak pidana korupsi itu yakni Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

"Pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan tersebut ialah, Bernand Siagian terbukti tidak menjalankan tugasnya sebagai PPK dalam pengawasan serta keduanya terbukti merugikan keuangan negara," sambung Baringin.

Sebelumnya, JPU Kejari Toba menuntut terdakwa Bernad Jonly Siagian dan Fernando Hutapea dengan tuntutan penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda masing-masing Rp 200 juta, dengan Uang Pengganti sebesar Rp 278.167.685 dari total kerugian negara sebesar Rp 511.767.685,20.

"Kerugian negara tersebut didapat dari hasil perhitungan pemeriksaan ahli Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa pengembalian yang dilakukan oleh para terdakwa pada tahap penyidikan dengan total sebesar Rp 233.600.000, yang kemudian dianggap sebagai pengembalian uang pengganti keseluruhan dari kerugian negara. Oleh karena itu, kita akan ajukan hukum banding atas putusan tersebut," pungkas Baringin.

(cr3/tribun-medan.com)

Penulis: Maurits Pardosi
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved