Breaking News:

Dianggap Membangkang di Pilkada Samosir, PDI Perjuangan Pecat Rismawati Simarmata dan PAW dari DPRD

Pemecatan Rismawati Simarmata dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ditetapkan di Jakarta

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Royandi Hutasoit
HO / Tribun Medan
Rismawati Simarmata bersama Vandiko Gultom 

TRIBUN-MEDAN.com, PANGURURAN – Dalam sebuah surat beredar yakni surat keputusan Nomor 84/ KPT/ DPP/ II/ 2020 perihal pemecatan Rismawati Simarmata dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2021 memperlihatkan bahwa adanya beberapa keputusan terhadap Rismawati Simarmata.

Dari enam hal yang menjadi pertimbangan, point nomor 5 menuturkan bahwa Rismawati Simarmata melakukan pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan partai yang merupakan pelanggaran kode etik dan disipilin partai.

“Bahwa sesunguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Sdri. Rismawati Simarmata, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Smaosir masa bakti 2020-2024, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Samosir Periode 2019-2024 yang  tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuangan terkait Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir pada Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (Nasdem, PKB, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan Hanura) adalah pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan partai yang merupakan pelanggaran kode etik dan disipilin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” demikian tertulis dalam surat yang ditandatangai oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang diterima Tribunmedan.id pada Kamis (4/3/2021).

Rismawati Simarmata
Rismawati Simarmata (Facebook / Rismawati Simarmata)

“Bahwa oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan pemecatan terhadap Sdri. Rismawati Simarmata dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” sambungnya.

Dalam surat tersebut, ada empat keputusan, yakni: memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Rismawati Simarmata dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melarang saudari tersebut pada diktum 1 di atas melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres Partai, dan Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, dalam surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC – PDI Perjuangan) Kabupaten Samosir, Nomor 008/ EX/ DPC-29.33 A/ III/2021 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Samosir pada tanggal 3 Maret 2021 berisi penggantian Rismawati Simarmata sebagai anggota DPRD Kabupaten Samosir.

Dalam surat yang ditandantangi oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Samosir Sorta Ertaty Siahaan dan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Samosir  Karmin Simbolon, posisi Rismawati Simarmata digantikan oleh Juliman Hutabalian.

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas berdasarkan dengan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 84/ KPTS/ DPP/ II/ 2020 tentang pemecatan Sdri  Rismawati Simarmata dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka kami mengusulkan nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengganti Antarwaktu Atas Nama, Sdr Juliman Hutabalian untuk menggantikan Sdri Rismawati Simarmata,” demikian tertulis dalam surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC – PDI Perjuangan) Kabupaten Samosir, Nomor 008/ EX/ DPC-29.33 A/ III/2021.

(cr3/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved