Breaking News:

Kudeta Ketum Demokrat AHY

HINCA PANJAITAN Telepon Kapolri: Jika tak dibubarkan (KLB Demokrat) Polisi, Istana Perusak Demokrasi

Apalagi desus-desus yang bergembang sejumlah anggota DPR RI dan politisi Demokrat akan berkumpul di Kota Medan. 

Penulis: Arjuna Bakkara |
Tribunnews
Hinca dan AHY 

TRIBUN-MEDAN.COM - ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang didesas-desuskan digelar di sebuah hotel berbintang di Sibolagit, Deliserdang, Sumatera Utara ilegal. 

Pasalnya, KLB itu tidak memiliki izin. 

Apalagi desus-desus yang bergembang sejumlah anggota DPR RI dan politisi Demokrat akan berkumpul di Kota Medan. 

Kini, kisruh kudeta Agus Harimurti Yudhoyono semakin memanas. 

Menteri  Sandiaga Uno bersama anggota DPR RI Hinca Panjaitan berkunjung ke Perkampungan Silalahi, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
Menteri Sandiaga Uno bersama anggota DPR RI Hinca Panjaitan berkunjung ke Perkampungan Silalahi, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. (TRIBUN MEDAN/Ist)

Baca juga: Anggota DPRD MEDAN Tantang Bobby Nasution untuk Tindak Bawahannya: Perlu Sikap Tegas Wali Kota Medan

Baca juga: DULU Gedung Tanpa Izin Ini tak Tersentuh, Pemko tak Bernyali, Kini Roboh Dibuat Bobby Nasution

Baca juga: HARTA Kekayaan Bobby Nasution, Mantu Presiden Jokowi, Baru 2 Pekan Jadi Wali Kota Medan

Kabar yang santer berkembang, pengurus DPC dan DPD se-Indonesia sedang dilobi untuk melengserkan putra sulung SBY itu. 

"Sudah saya cek langsung ke Kapolri barusan, bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda Sumut sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB," terang Hinca Panjaitan XIII dihubungi Tribun Medan, Kamis (4/3/2021) malam.

Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya, maka kata Hinca Panjaitan, polisi harus membubarkannya demi hukum.

Jika tidak dibubarkan, sambung dia, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu.

Baca juga: WULAN GURITNO BLAK-BLAKAN, Hamil Diluar Nikah, Tatkala Usia 17 Tahun, 18 Tahun Cerai: Gue Jadi Malu

Baca juga: Bantah Jadi Fasilitator KLB Demokrat, Ketua GAMKI Sumut: Tak Ada Acara di Hotel The Hills Sibolangit

Moeldoko Aktor Intelektual 

Hinca memprotes keras dan semakin berkeyakinan Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat, justru menjadi aktor KLB tersebut.

Menurut Hinca Panjaitan, tidak tepat bila KLB itu masih disebut sebagai urusan internal Partai Demokrat

"Kalau alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada izin, kita pastikan alasan ini tidak benar. Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat," jelas Hinca Panjaitan.

"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal. Jadi memang harus dibubarkan. Jika tidak dibubarkan, polisi dan Istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," sambungnya.

Hinca Panjaitan juga menyinggung keterkaitan KLB yang sarat melanggar protokol kesehatan pada masa Pandemi Covid-19 ini.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved