DETIK-detik Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB hingga Reaksi AHY

Purnawirawan Jenderal itu menyempatkan diri datang ke Sibolangit untuk memberikan pidato perdananya sebagai Ketum versi KLB.

Kolase tribunjabar
Foto Kolase Moeldoko dan AHY. (Kolase tribunjabar) 

Dikutip dari Tribun-Medan.com, Moeldoko diketahui berada di Jakarta ketika pemilihan ketum berlangsung.

Setelah pilihan ketum dijatuhkan kepada Moeldoko, barulah ia dihubungi lewat telepon.

Dalam KLB tersebut, terdapat dua calon nama ketum Demokrat, yakni Moeldoko dan Marzuki Alie.

"Akhirnya ada dua nama, sekarang mari kita voting siapa yang memilih Pak Moeldoko dan Pak Marzuki," kata pimpinan sidang definitif, Jhoni Allen Marbun, Jumat (5/3/2021).

"Berdasarkan voting terbuka, Ketum Partai Demokrat untuk periode 2021-2025 terpilih secara sah Bapak Moeldoko," ungkapnya.

Pesan AHY kepada Jokowi soal KLB

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung mengambil sikap terkait digelarnya kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Dalam KLB tersebut menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum tandingan AHY.

AHY lantas memberikan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dirinya meminta kepada Jokowi atau khususnya kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly untuk tidak mengesahkan apapun keputusan dari KLB tersebut.

Pasalnya menurut AHY, KLB tidak sesuai dengan syarat yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Demokrat.

Sehingga dapat disimpulkan sebagai KLB yang ilegal atau abal-abal.

AHY juga meminta peran dari negara atau pemerintah dalam menegakkan kegiatan yang bersifat inkonstitusional.

Terlebih melibatkan pejabat pemerintah, yakni seorang KSP.

"Saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat," pinta AHY.

"Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum," tegasnya.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam konferensi pers, Jumat (5/3/2021).
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam konferensi pers, Jumat (5/3/2021). (YouTube Kompas TV)
Sumber: Tribun Medan
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved