Breaking News:

Khawatir Merugi, Penyelenggaraan Acara Butuh Regulasi yang Jelas 

Hal ini ditakutkan nantinya justru jadi celah untuk oknum-oknum tertentu untuk menarik kepentingan pribadi. 

Tribun Medan
Pasangan pengantin mengenakan masker dan pelindung wajah dalam simulasi pernikahan di era normal baru di Medan, Sumatera Utara, Kamis (6/8/2020).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memberi izin diadakannya acara yang mengumpulkan orang banyak. 

Ada syarat yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara yaitu harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan harus memenuhi unsur CHSE, yakni Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Penyelenggaraan dan Pelaksana Acara (APPARA) Indonesia Hendra Gunawan Kaban mengatakan, pihaknya menyambut baik hal ini. Namun perlu regulasi yang pasti agar penyelenggaraan kegiatan bisa dilakukan dengan aman dan nyaman.

Baca juga: Pemandian Bah Damanik, Miliki Air Nan Jernih dan Suguhkan Pemandangan Alam Asri

"Kita harus tetap optimis, tapi selagi Maklumat Kapolri nomor 4 belum dicabut dan regulasi turunannya belum dizonasi, kita selaku penyelenggara acara masih kebingungan karena belum ada regulasi yang pasti," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya mendorong supaya Maklumat Kapolri dicabut bukan hanya sebatas ruang perizinan yang diberikan. Hal ini ditakutkan nantinya justru jadi celah untuk oknum-oknum tertentu untuk menarik kepentingan pribadi. 

"Selaku penyelenggara acara kita harus punya kepastian misalnya dalam penyusunan anggaran. Tapi karena banyak hal-hal yang tidak terduga mendominasi, penyelenggara bukannya untung malah rugi," katanya. 

"Kalau pun belum sampai mencabut maklumat tersebut paling tidak, ada kebijakan tertentu baik dari Kapolda mau pun Kapolres untuk menentukan zonasi mana yang boleh digelar acara. Di sisi lain Satgas menentukan siapa yang jadi auditor CHSE nya agar jangan jadi abu-abu seperti sekarang. Kita ingin clear aturannya supaya kita juga bisa ngomong ke klien bahwa penyelenggaraan kegiatan sudah bisa dilakukan," katanya. 

Ia mengatakan dengan adanya izin ini, minimal kegiatan atraksi budaya sudah bisa diselenggarakan. 

"Tapi kan paling penting untuk memacu percepatan pergerakan roda ekonomi ini tidak hanya butuh peran pemerintah tapi juga swasta harus digerakkan bersama-sama jadi regulasinya harus clear," pungkasnya.

Penulis: Septrina Ayu Simanjorang
Editor: Eti Wahyuni
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved