Breaking News:

27 Rumah Warga Desa Sigapiton Bakal Diratakan dengan Tanah, Kades Minta Penundaan dan Warga Melawan

BPODT berencana ratakan 27 rumah warga di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba

TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Rapat Tim terpadu Pemkab Tobasa yang dihadiri oleh Sekda Tobasa dan jajaran, serta Dirut BPODTAri Prasrtyo bersama masyarakat Adat Desa Sigapiton di Kaldera Toba, Senin (9/9/19) Pukul 16.00 WIB. 

TRIBUN-MEDAN.com,BALIGE-Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) berencana mengeksekusi 27 unit rumah milik warga di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba.

Ke 27 rumah itu dihuni keturunan Ompu Ondol yang berdiri di lahan seluas 279 hektare.

BPODT mengklaim, lahan tersebut milik mereka, sehingga warga harus angkat kaki dari lokasi. 

Baca juga: Keturunan Raja Bolon Motung Ompu Buntulan Manurung Ungkap Adanya Pembohongan di Proyek BPODT

"Kepala Desa Sigapiton (Hisar Butarbutar) ada mengajukan surat permohonan penangguhan proses hukum," kata Humas BPODT Jonang MP Sitorus, Selasa (16/3/2021). 

Meski Kades Sigapiton ada memohon penangguhan proses hukum, namun BPODT mengklaim bahwa mereka mendapat dukungan perangkat desa.

BPODT juga mengklaim bahwa mereka boleh menggunakan dan mengelola lahan berstatus HPL tersebut.

"Tadi pak Kepala Desa masih meminta waktu lagi untuk melakukan perundingan dengan warga. Namun keputusan sudah jelas, bahwa proses hukum harus lanjut dan nanti akan dilakukan rapat dengan Forkopimda untuk membicarakan khusus 27 unit rumah tanpa izin ini," kata Jonang.

Baca juga: Tim Terpadu Rapat Bersama Warga Motung Bahas Dana Dampak Sosial Lahan BPODT, Hitungan Sampai Rp 70 M

Terkait pelaksanaan eksekusi, lanjut Jonang, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Jonang mengklaim, bahwa gugatan yang dilayangkan keturunan Ompu Ondol batal demi hukum setelah ada keputusan dari Mahkamah Agung (MA)

"Proses secara perdata ada tahapan-tahapan yang akan dilalui di sana. Hasil dari proses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mulai tingkat peradilan pertama hingga tingkat peradilan lebih tinggi, termasuk dari Makamah Agung sudah jelas dinyatakan ditolak," imbuhnya.

Halaman
123
Penulis: Maurits Pardosi
Editor: Array A Argus
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved