Breaking News:

Taiko Plantations Kena Denda Rp 1,5 M Karena Terlambat Melaporkan Caplok Saham Putra Bongan Jaya

Sambung Ramli Taiko Plantations Pte. Ltd baru menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU pada tanggal 8 April 2020. 

Istimewa
KPPU 

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi kepada Taiko Plantations Pte. Ltd karena melakukan keterlambatan atas pemberitahuan (notifikasi) pengambil alihan saham yang dilakukannya atas PT Putra Bongan Jaya. 

Dalam Sidang Majelis Komisi Pembacaan Putusan, KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 1,5 miliar kepada Taiko Plantations Pte. Ltd.

"Kasus dengan nomor register 18/KPPU-M/2020 ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU atas pemberitahuan yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd. dalam transaksi pengambilalihan yang dilakukan atas 95% saham PT Putra Bongan Jaya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ramli Simanjuntak, Selasa (16/3/2021).

"Dalam proses, diketahui tanggal efektif yuridis transaksi adalah 25 Juli 2018 dan seharusnya dilakukan pemberitahuan kepada KPPU paling lambat 6 September 2018," lanjutnya.

Tetapi, sambung Ramli Taiko Plantations Pte. Ltd baru menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU pada tanggal 8 April 2020. 

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa Taiko Plantations Pte. Ltd telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, dan menghukum Taiko. Plantations Pte. Ltd untuk membayar denda sebesar Rp1,5 miliar dan menyetorkannya ke kas negara selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Menteri ATR/BPN untuk berkoordinasi dengan KPPU terkait pemetaan kekuasaan lahan sawit di Indonesia, khususnya komposisi penguasaan lahan sawit oleh pelaku usaha asing dan afiliasinya.

"Dan juga merekomendasikan Kepala Daerah yang berwenang untuk mengeluarkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan untuk berkoordinasi dengan KPPU terkait penguasaan lahan sawit di Indonesia," sebut Ramli.

Setiap berita, foto, video, grafis dan publikasi yang telah dimuat Harian Tribun Medan, online Tribun-Medan.com serta media sosial lainnya yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Tribun Medan - bagian Tribun Network adalah produk pers yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Setiap berita, foto, video, grafis dan publikasi yang telah dimuat Harian Tribun Medan, online Tribun-Medan.com serta media sosial lainnya yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Tribun Medan - bagian Tribun Network adalah produk pers yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (TRIBUN MEDAN/RINALDI)

(sep/tribun-medan.com)

Penulis: Septrina Ayu Simanjorang
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved