TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN - Universitas Islam Sumatera Utra (UISU) melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk anggota DPRD. Kemarin (15/3/2021), LPKM UISU melaksanakan Bimbingan Teknis untuk 28 anggota DPRK Aceh Barat Daya di Hotel Grand Mercure Medan yang berlangsung hingga 18 Maret 2021.

Rektor UISU Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas kesempatan dan kepercayaan DPRK Aceh Barat Daya kepada UISU dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis tersebut.

Hal itu membuktikan bahwa UISU sebagai salah satu PTS di Sumatera Utara dipercaya publik dan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pengabdian sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Harapan kami, kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan fungsi DPRK,” ucapnya.

Dikatakan Rektor UISU, Bimtek yang mengambil tema Produk Hukum Daerah (Legal Drafting) dan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah akan dilaksanakan dengan metode diskusi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan penguatan kemampuan terhadap anggota DPRK Aceh Barat Daya.

“Kita berharap bagaimana dengan Bimtek ini akan lebih kuat fungsi dan peran bapak-bapak sebagai anggpta dewan,” ujar Rektor dihadapan anggota DPRK Aceh Barat Daya di Lily Meeting Room Hotel Grand Mercure Medan.

Salah satu fungsi yang dimaksud Rektor UISU adalah fungsi pengawasan atau kontrol yang dimiliki anggota DPRK. Hal itu, kata Rektor sangat penting untuk mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan visi pemerintah.

“Peran DPRK sangat diperlukan agar pemerintah tetap diawasi dalam pelaksanaan program-program pemerintah,” ujarnya.

Masih Menurut Rektor bahwa DPRK harus mampu menjamin program pemerintah dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. 

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Barat Daya dalam sambutannya yang diwakili Amiruddin, SP.d selaku Sekretris DPRK mengucapkan terimakasih banyak atas kerjasama dalam pelaksanaan bimtek dengan tema Produk Hukum Daerah (Legal Drafting) dan FUngsi Pengawasan DPRD dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.