Breaking News:

Pemko Siantar Belum Tahu Mendagri Tetapkan Masa Jabatan Hefriansyah Sampai Februari 2022

Pemerintah Kota Pematangsiantar hingga kini belum mengetahui kapan berakhir masa jabatan Hefriansyah sebagai Wali Kota Pematangsiantar.

HO / TRIBUN MEDAN
Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Pemerintah Kota Pematangsiantar hingga kini belum mengetahui kapan berakhir masa jabatan Hefriansyah sebagai Wali Kota Pematangsiantar.

Meskipun berita yang beredar menyatakan Hefriansyah akan menjabat sampai Februari 2022.

Asisten I Bidang Pemerintahan Pemko Pematangsiantar Titonica Zendrato yang ditemui awak Tribun Medan, Rabu (17/3/2021) siang, mengatakan, pihaknya belum menerima salinan dari Kemendagri.

"Kalau di media udah begitu (masa Jabatan pak Wali Kota sampai Februari 2022). Tapi ke kita belum ada surat resmi dari Kemendagri. Kita pakai yang surat resmi lah," ujar Titonica.

Pria yang akrab disapa Tito mengatakan masih terus berkomunikasi dengan Biro Otonomi Daerah (Otda) Pemprov Sumut berkaitan dengan masa jabatan Hefriansyah.

"Kita masih terus komunikasi, tadi juga sudah saya tanyakan," katanya.

Berkaitan dengan masa jabatan Hefriansyah ini, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, di hari yang sama mengatakan, berdasarkan undang-undang, masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun.

"Berdasarkan Undang-undang masa jabatan Kepala Daerah (KDh) adalah selama 5 tahun. Oleh sebab itu, jabatan Wali Kota Pematangsiantar akan berakhir sesuai akhir masa jabatannya, meskipun Kota Pematangsiantar sudahh melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 yang lalu," ujar Benni.

Benni menegaskan jabatan Hefriansyah sebagai Wali Kota akan diembannya sampai tahun 2022.

"Iya, sesuai ketentuan memang sampai 2022. Sampai Februari 2022," katanya.

Disinggung mengenai wewenang Hefriansyah sebagai kepala daerah sampai 11 bulan ke depan, terkhusus dalam merotasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Benni mengatakan harus merujuk UU Nomor 10 Tahun 2016.

Rotasi pejabat bisa dilakukan atas persetujuan Mendagri

"Berkaitan dengan mutasi pejabat dapat merujuk kepada aturan yang telah dikeluarkan Kemendagri berdasarkan UU 10 Tahun 2016. Sebelum melakukan mutasi atau rotasi terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan Mendagri," katanya.

(Alj/tribun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved