Breaking News:

Putusan MK Hasil Pilkada Samosir

MK Tolak Gugatan Pilkada Samosir 2020, Begini Komentar Pengamat Politik

Permohonan pasangan Rapidin Simbolon-Juang Sinaga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Kamis (18/3/2021).

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Juang Naibaho
IST / Tribun Medan
Vandiko tengah berada di Akademi Bela Negara Partai Nasdem Jakarta saat sidang keputusan MK pada Kamis (18/3/2021) 

TRIBUN-MEDAN.com, PANGURURAN - Permohonan pasangan Rapidin Simbolon-Juang Sinaga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Kamis (18/3/2021).

Setelah melihat secara virtual sidang putusan tersebut, Direktur Suluh Muda Indonesia (SMI) yang juga pengamat politik, Kristian Redison Simarmata memberikan komentar.

"Putusan MK telah selesai, tentunya kita berharap seluruh elemen masyarakat, birokrasi dan partai politik yang terlibat dalam kontestasi Pilkada Samosir dapat menerima dengan lapang dada," ujarnya saat dihubungi Tribunmedan.id, Kamis (18/3/2021).

Ia juga berharap pasangan yang memenangkan sidang MK dan akan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Samosir sesegera mungkin menyerap aspirasi dari masyarakat Samosir.

"Bagi pasangan pemenang agar mengakomodir masukan untuk peningkatan kualitas dan kreatifitas jalannya pemerintahan, karena dalam situasi pandemi Covid-19," sambungnya.

Ia menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh pasangan Vandiko Gultom-Martua Sitanggang dalam kepemimpinannya di Kabupaten Samosir.

Pertama, terkait layanan air minum masyarakat yang bersih dan sehat. Berdasarkan data BPS Samosir Tahun 2019, kata dia, supply air bersih ke masyarakat hanya 6,78 % (3.855 pelanggan), menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 14,54%.

Sementara pengguna air danau 23% dan air hujan 12.01%, sisanya memanfaatkan air sumur.

Kondisi ini menjadi ironi karena Samosir dikelilingi air, terutama masyarakat yang ada di perbukitan.

"Kedua, mencegah proses pembalakan hutan yang masih tetap berlangsung dan belum adanya solusi tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA ) di Kabupaten Samosir," ungkapnya.

Selain itu, perkembangan Samosir sebagai destinasi industri pariwisata berdampak pada masuknya investasi atau penguasaan lahan dari pihak luar daerah.

Hal ini melahirkan sengketa lahan, terutama yang berkaitan dengan warisan dan ulayat.

“Banyak telah terjadi pertikaian dalam keluarga dan desa yang merusak tatanan tradisi hingga memakan korban nyawa," lanjutnya.

Ia juga menuturkan bahwa perlunya evaluasi atas segala upaya yang telah dilakukan bagi petahana.

"Bagi pihak yang kalah, ada baiknya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja selama memimpin daerah, termasuk melihat capaian program," ungkapnya.

Ia juga berharap bahwa putusan MK ini menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan Pilkada.

(cr3/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved