Breaking News:

Pemko Siantar Ingatkan Pengembang Serahkan Seluruh Jalan Perumahan ke Pemerintah

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mendorong seluruh pengembang menyerahkan seluruh jalan perumahan ke pemerintah.

TRIBUN MEDAN/IST
BPN bersama BPKD mengukur jalan kecamatan di sejumlah jalan di Siantar. Hal ini dilakukan untuk menginventarisasi jalan pemerintah beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mengingatkan seluruh pengembang menyerahkan seluruh jalan perumahan ke pemerintah. Hal ini merupakan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2020.

Kabid Aset Pemko Pematangsiantar, Alwi Andrian Hutagaol mengatakan, sejauh ini baru sekitar 13 perumahan yang sudah menyerahkannya.

Adapun pengembang perumahan lain, masih ditunggu untuk berkomunikasi ke Pemko Pematangsiantar.

"Namanya jalan perumahan wajib diserahkan. Berapa meter pun lebar jalannya kami ambil," katanya saat dijumpai di ruang kerjanya, Rabu (24/3/2021).

Alwi mengatakan bahwa pembangunan setiap jalan perumahan menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Tinggal pemisahan antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kalau ukuran jalan di bawah 3 meter tanggung jawab Dinas PRKP dan bila di atas itu jadi tanggung jawab Dinas PUPR. Jadi pengaspalan dan drainase bakal jadi beban APBD," ucapnya.

Ia mengatakan, bahwa dasar ketentuan yang ada tidak lepas dari pesan KPK. Manfaatnya akan menentukan status tanggung jawab baik pemerintah maupun swasta.

"Jalan rusak dan longsor yang merupakan kawasan perumahan harus tanggung jawab pengembang jika tidak diserahkan ke pemerintah. Jika ada longsor dan ditanggulangi pemerintah, itu masalah. Itu peringatan dari KPK," terangnya.

Pada kesempatan itu, Alwi pun mengatakan bahwa sekarang ini pihaknya sedang melaksanakan pengukuran jalan-jalan kota. Namun ada beberapa kendala batas sehingga belum bisa diproses (input) ke data.

Pengukuran dan pendataan terkendala karena tidak sedikit warga mengklaim batas jalan sebagai haknya. Alhasil Pemko harus melakukan pendekatan yang dalam dengan warga.

"Pengukuran gelombang pertama di Siantar Barat sudah selesai. Di tahun ini, ditargetkan semua Jalan Kecamatan tuntas. Namun kita harus yakinkan warga bahwa ini aset Pemko," ucapnya dengan menekankan bahwa pengukuran dilaksanakan BPN untuk sekitar 1.500 unit jalan.

(tribun-medan.com/Alija Magribi)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved