Breaking News:

Disnaker Beber Data Pekerja Migran Ilegal di Malaysia, Ada Ribuan dari Asahan

Ia mengatakan bila PMI yang pergi melalui jalur illegal, gajinya tiga kali lebih kecil dibandingkan dengan jalur legal.

TRIBUN MEDAN/ALIF ALQADRI HARAHAP
Nurasyah Harahap, Kabid Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan 

TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan, Nurasyah Harahap mengaku terdapat 3 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal asal Asahan yang saat ini berada di Malaysia.

Nurasyah Harahap mengatakan hal itu terjadi karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya menjadi PMI Ilegal.

"Kurangnya sosialisasi masyarakat tentang bahayanya menjadi PMI ilegal ini yang mengakibatkan masih banyak warga Asahan yang ingin berangkat ke Malaysia dengan cara ilegal ," ujar Nora, Kamis(25/3/2021).

Lanjutnya, selain kurangnya pengetahuan, ia juga mengatakan beban Permit atau izin tinggal diluar negeri yang cukup tinggi menjadi alasan bagi pekerja migrasi Indonesia yang berangkat secara ilegal.

"Biasanya Permit yang menjadi beban para PMI, dengan biaya Rp 7 juta," katanya.

Katanya, ada tujuh kecamatan yang menjadi rawan PMI ilegal. "Kecamatan Air Joman, Tanjugbalai, Sungai Kepayang, Sungai Kepayang Barat, Sungai Kepayang Timur, Silau Laut, Simpang Empat," bebernya. 

Ia menyayangkan hal tersebut, sebab menurutnya untuk pengurusan Permit sangatlah mudah. Bahkan ungkapnya, PMI Ilegal yang sudah di Malaysiapun dapat mengurus permit tersebut.

"Meskipun di Malaysia, PMI illegal juga bisa mengurus ke KBRI. Bahkan dipeermudah dapat cara dicicil," ujarnya.

Ia mengatakan bila PMI yang pergi melalui jalur illegal, gajinya tiga kali lebih kecil dibandingkan dengan jalur legal.

"Kalau legal, bisa digaji sebesar 1.000 hingga 1.500 ringgit. Namun kalau ilegal digaji paling tinggi 500 ringgit," ungkapnya.

Ditanyakan Tribun-Medan.com, apa yang dilakukan oleh disnaker Asahan untuk mengurangi PMI ilegal.

Ia mengaku sudah ada dari kementerian tenaga kerja untuk membuat perwakilan agar mensosialisasikan tentang bahayanya 

"Sudah ada perwakilan untuk mensosialisasikan bahayanya menjadi PMI ilegal," pungkasnya.

(CR2/TRIBUN-MEDAN.COM)

Penulis: Alif Al Qadri Harahap
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved