Breaking News:

Peduli Aksi Bela Negara, Pemkab Langkat Hadiri Sosialisasi Program Komponen Cadangan TNI

Tujuan sosialisasi pembentukan komponen cadangan Matra Darat adalah meningkatkan pertahanan negara melalui UU Nomor 23 Tahun 2019.

Dok. Humas Pemkab Langkat
Wakil Bupati (Wabup) Langkat Syah Afandin mewakili Bupati Langkat Terbit Rencana PA saat menghadiri sosialisasi pembentukan komponen cadangan Matra Darat di Balai Prajurit Markas Komando Daerah Militer (Makodam) l/ Bukit Barisan (BB), Jalan Gatot Subroto, Medan, Rabu (24/03/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com – Wakil Bupati (Wabup) Langkat Syah Afandin mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat siap mendukung program Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dalam rangka mempersiapkan aksi bela negara.

"Kami siap, untuk mendukung TNI dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai program Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Tribun Medan terima, Kamis (25/3/2021).

Hal tersebut Afandin sampaikan mewakili Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin saat menghadiri sosialisasi pembentukan komponen cadangan Matra Darat di Balai Prajurit Markas Komando Daerah Militer (Makodam) l/ Bukit Barisan (BB), Jalan Gatot Subroto, Medan, Rabu (24/03/2021).

Dalam sosialisasi tersebut, turut hadir Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Faisal Rizal Matondang dan Kepala kantor (Kakan) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Faisal Badawi.

Hadir pula Direktorat Jenderal (Ditjen) Potensi Pertahanan (Pothan) Kemhan RI Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Farid Amran dan Inspektur dan Pengawasan Kodam (Irdam) l/BB Brigjen TNI Gamal Haryo Putro sebagai wakil Panglima Kodam (Pangdam) I/BB Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Hasanudin.

Pada kesempatan tersebut, Irdam l/BB Brigjen TNI Gamal Haryo Putro menjelaskan, sosialisasi yang digelar Komando Daerah Militer (Kodam) I Bukit Barisan bertujuan untuk menyampaikan agenda pemerintah yang sangat penting dan strategis.

Tujuan agenda itu adalah meningkatkan pertahanan negara melalui peraturan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi.

"Hal ini guna memperbesar, memperkuat kemampuan bersama TNI dalam mempertahankan kedaulatan NKRI ,” kata Gamal.

Sementara itu, Ditjen Pothan Kemhan RI Brigjen TNI Fahrid Amran menambahkan, mempertahankan kedaulatan NKRI merupakan hal yang sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27 dan 30.

“Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini tercantum melalui UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, yaitu komponen utama dan komponen cadangan,” imbuhnya.

Maksud komponen utama adalah TNI, sedangkan komponen cadangan dan tambahan, adalah kementerian terkait, pemerintah tingkat l dan ll, serta swasta.

Lebih lanjut Fahrid mengatakan, keikutsertaan WNI dalam usaha bela negara dapat dilakukan melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Utamanya, bagi calon komponen cadangan yang telah memenuhi syarat.

"Serta pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib. WNI juga bisa mendapatkan pendidikan kewarganegaraan Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)," ungkapnya.

Sekadar informasi, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh kepala daerah, Kadis Dukcapil dan Kakan Kesbangpol se-Sumatera Utara (Sumut), Karo Pembinaan Masyarakat (Binmas) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dan Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Provsu, beserta para Komandan Resor Militer (Danrem) dan Komandan Distrik Militer (Dandim) melalui video conference (vidcon).

Penulis: Dwi Nur Hayati (CM)
Editor: Amalia Purnama Sari (CM)
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved