Breaking News:

Pemko Siantar Naikkan NJOP di Kawasan Bisnis, Pedagang di Jalan Sutomo dan Merdeka Menjerit

Langkah ini diambil mengingat kawasan yang akan dinaikkan NJOP adalah pusat bisnis dan perdagangan masyarakat.

t r ibun-medan.com/Alija Maghribi
Pasar Horas yang berdiri di antara Jalan Merdeka dan Jalan Sutomo Kota Pematangsiantar 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar berencana menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di beberapa kawasan strategis di Siantar.

Langkah ini diambil mengingat kawasan yang akan dinaikkan NJOP adalah pusat bisnis dan perdagangan masyarakat.

Kabid Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas BPKD Pematangsiantar, Dani Lubis menjelaskan, NJOP saat ini merupakan warisan pemerintah dari tahun 1994 dan tidak relevan digunakan lagi dengan nilai pasar saat ini.

Pihaknya melihat masih ada NJOP yang nilainya sebesar Rp 10 ribu/meter.

Tentunya hasil ini tidak relevan terhadap optimalisasi Pendapat Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB).

Ia juga menerangkan, penyesuaian NJOP ini dilakukan seiring dengan inisiasi dari KPK, yang dituangkan dalam suratnya dan ditunjukkan pada Wali Kota agar Pemerintah Kota Pematangsiantar berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuat peta Zona Nilai Tanah (ZNT). 

"ZTN ini nilai indikasi rata-rata sebagai bahan untuk menetapkan NJOP. Dan tahun ini kita melaksanakan penyesuaian NJOP khusus bumi sesuai petunjuk dari BPN. Nilai NJOP sesuai nilai transaksi pasar yang riil di masyarakat. BPN lah yang punya kewenangan melakukan survei sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020. Dalam ketentuan itu, BPN melakukan pengukuran, pemetaan, dan penilaian tanah," jelasnya.

Nantinya, pada NJOP bumi yang terbaru, nilainya akan mengalami perubahan yang signifikan. Kenaikan bervariasi dari 100 persen hingga 1.000 persen, tergantung daerah atau zona. 

"Seperti zona di Sutomo dan Merdeka masuk zona bisnis. Kenaikan mencapai 1.000 persen. Karena dituangkan di surat KPK itu harus ada penyesuaian pada zona bisnis, dan aktifitas perekonomian tinggi," kata Dani.

Untuk melancarkan niatan menaikkan NJOP ini, Pemko berniat mengimbangi kemampuan masyarakat dengan pemberian stimulus, khususnya untuk PPB P2 sebesar 99 persen.

Halaman
123
Penulis: Alija Magribi
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved