Breaking News:

Sidang Vonis 14 Mantan Anggota DPRD Sumut yang Korupsi Sempat Diundur, Berikut Jadwal Terbarunya

14 mantan anggota DPRD Sumut dalam waktu dekat akan menjalani sidang vonis di PN Tipikor Medan

TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Suasana sidang lanutan tindak pidana korupsi yang menjerat 14 mantan anggota DPRD Sumut secara daring di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (1/3/2021). Sidang dengan agenda tuntutan tindak pidana korupsi yang menjerat 14 mantan anggota DPRD Sumut terkait kasus uang suap. 

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-14 mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019, yang terjerat pusaran suap mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho, tidak lama lagi akan memasuki sidang vonis.

Sebelumnya, 14 anggota dewan itu telah menjalani sidang perdana pada Senin  (14/12/2020) lalu, dan telah selesai membacakan pledoi (nota pembelaan) pada 22 Maret 2021.

 Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan, Imanuel Tarigan mengatakan, 14 terdakwa mantan anggota dewan itu akan menjalani sidang vonis pada pekan depan. 

"Sidang akan dilaksanakan pada 5 April 2021, pukul 13.30 WIB," katanya, Sabtu (27/3/2021).

Baca juga: MEMALUKAN 3 Anggota DPRD Berjudi di Ruang Paripurna Dewan, Sekwan juga Ikut Diciduk Polisi

Sebelumnya, kata Imanuel, harusnya sidang agenda vonis itu dilaksanakan pada Senin 29 Maret 2021 mendatang, namun karena para terdakwa membutuhkan waktu lebih lama untuk membacakan pledoi maka diundur hingga awal bulan April.

Sementara itu, dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkapkan, dari 14 anggota dewan yang didakwakan menerima uang suap atau uang ketok palu, ada dua anggota dewan yang tidak mengakui perbuatannya yakni Ramli dan Syamsul Hilal.

Akibatnya, kedua anggota dewan tersebut, dituntut dengan pidana penjara lebih berat daripada 12 anggota dewan lainnya yang mengakui perbuatannya.

Baca juga: AWAL Terkuaknya Video Panas, Pelecehan di Gedung Dewan bahkan PSK Sering Keluar Masuk

"Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Hilal dengan pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp 500 juta, subsidar 5 bulan kurungan," kata JPU KPK Budhi Sarumpaet di hadapan majelis hakim yang diketuai Imanuel Tarigan.

Tidak hanya itu, dalam sidang yang berlangsung secara daring tersebut, JPU juga menuntut supaya Syamsul Hilal dibebankan membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 477 juta lebih, dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 bulan, sesudah putusan pengadilan terdakwa  tetap tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya yang telah disita oleh jaksa, akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Baca juga: Bikin Anggota Dewan Mengamuk Lempar Gelas dan Tendang Meja, Komisi C Minta Kadinsos Dicopot

"Dan apabila hasil pelelangan ternyata belum menutupi uang pengganti, maka harta benda terdakwa lainnya oleh jaksa dilelang dalam menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun dan 6 bulan," kata JPU.

Halaman
12
Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: Array A Argus
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved