Breaking News:

Sutrisno Pangaribuan Paparkan Demokrasi Hari Ini di Literacy Coffee Medan

Diskusi yang dihadiri juga oleh Shohibul Anshor sebagai pemantik yang secara khusus diundang oleh panitia begitu antusiasme menjelaskan

Editor: Ismail
IST
Forum Diskusi bersama Sutrisno Pangaribuan bersama Nezar Djoely di Literacy Coffe Jalan Jati II, Teladan Medan, Jumat (26/03/21). 

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN -  Hadir dalam diskusi yang bertemakan Demokrasi Kita Hari Ini, Sutrisno Pangaribuan bersama Ketua DPW PSI Sumut beberkan pandangannya di Literacy Coffe, Jalan Jati II Teladan Medan, Jumat (26/3/21).

Diskusi yang dihadiri juga oleh Shohibul Anshor sebagai pemantik yang secara khusus diundang oleh panitia begitu antusiasme menjelaskan makna dan sejarah demokrasi hingga larut malam dihadapan para peserta diskusi yang juga dihadiri oleh pemerhati masyarakat serta kader dari partai PSI.

Dalam pandangannya Sutrisno memaparkan bahwa saat ini hak untuk berdemokrasi harus diukur oleh nilai kualitas bukan isi tas, karena seluruh dokumen tentang demokrasi dan demokrasi pancasila tak satupun yang mengajarkan dan memberikan ruang untuk melakukan itu.

“Sampai seluruh design undang-undang pemilu kita, undang-undang partai politik kita pun sama sekali tidak ada ruang melakukan yang disebut transaksi politik atau diistilahkan dengan politic transactional”, ungkapnya.

Adanya Badan Pengawas Pemilu tidak serta merta menjadikan praktek transaksional ini hilang, bahkan berseleweran disana sini meskipun Badan Pengawas Pemilu ini dibentuk dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan/desa.

“Dan oleh karena itu Demokrasi kita hari ini menurut Sutrisno Pangaribuan dihadapkan pada sebuah tantangan apakah proses ini akan dibiarkan hanya menjadi milik elit politik tertentu atau sikap kita malah membiarkan bahkan tidak memperdulikan situasi dan proses yang terjadi. Yang meskipun faktanya tingkat partisipasi kita disetiap pemilu tidak tinggi malah cenderung menurun dan disayangkan proses ini tetap terus berjalan,” pungkasnya.

Dikesempatan yang sama Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Bro Nezar Djoeli dalam pandangannya menjawab pertanyaan dari salah satu peserta diskusi menyampaikan bahwa apa yang saat ini dilakukan oleh PSI sendiri merupakan wujud dari pada demokrasi dimana PSI sendiri yang merupakan partai baru memberikan aturan main melarang seluruh kadernya untuk berpoligami sesuai dengan idiologis partai yang nasionalis namun bukan religius.

Justru larangan ini sebenarnya idiologis partai yang dibentuk dan disusun sesuai komitmen oleh para pendiri partai terdahulu. Dimana ini merupakan perjuangan untuk mengedepankan hak-haknya wanita.

“Tidak harus dengan istri dua, tiga, empat mencari konstituen, tidak harus. Mungkin dengan memiliki istri lebih dari satu praktik politik transaksional mudah terjadi. Yang tentunya itu sangat diharamkan dalam praktek berdemokrasi saat ini”, jelas Ketua DPW PSI Sumut.

PSI sendiri berkomitmen bahwa orang-orang yang didalamnya merupakan orang-orang nasionalis dan bukan yang religi, sehingga apabila kita menginginkan partai ini sebagai sarana terhadap politik identitas.

“ini merupakan pemahaman yang agak berbeda namun bukan berarti ingin menyalahkan, karena kapasitas saya bukan sebagai jaksa atau hakim yang memutuskan benar atau salah. Karena negara kita yang multikultural dan heterogen dan bukan homogen sehingga kita tidak bisa memaksakan kehendak”, terang Nezar.

Dan karena itu PSI hadir sebagai partai Nasionalis yang mana awal-awal terbentuk PSI memilki ketua DPP yang beragama nasrani. Namun demokrasi kekinian yang ingin ditunjukkan oleh PSI adalah memaparkan bahwa tidak tertutup kemungkinan Kader nasionalis dan beragama islamlah yang tentunya memiliki potensi dan kapasitas yang tinggi untuk dicalonkan menjadi seorang Presiden.

“Karena apabila seseorang tidak suka dengan satu partai politik, tentunya sampai kapanpun dia pasti tidak akan mau bergabung dengan partai politik tersebut tanpa ada tujuan yang pasti,’ tutupnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved