Breaking News:

Siap-siap! BLT UMKM Dibuka 1 April, Dinas Koperasi Sumut Targetkan 1 Juta Penerima

Haykal menyebutkan pada realisasi tahun 2020, Sumatera Utara telah menyalurkan 695.367 pelaku UMKM dengan total Rp 1,6 triliun.

Kartika / Tribun Medan
Warga Medan saat menyusun berkas dalam pengurusan bantuan UMKM di Dinas Koperasi UMKM kota Medan, Senin (26/10/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah pencairan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada 2020 lalu, Kementerian Koperasi dan UMKM RI akhirnya membuka kembali pengajuan BPUM 2021 mulai 1 April 2021 mendatang.

"BUPM sudah bisa dimulai dengan memasukkan data di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota se-Sumut mulai 1 April 2021 ini, jadi buat para pelaku UMKM yang ingin mendapat bantuan sudah bisa mempersiapkan data-data," ungkap Ketua Tim Pokja Penyaluran Bantuan UMKM Sumut, Ridha Haykal Amal, Selasa (30/3/2021).

Pengajuan bantuan ini akan dibuka pada April-Mei mendatang dengan penyaluran sebesar Rp 1,2 juta kepada seluruh pelaku UMKM yang berhasil lulus seleksi.

Haykal juga menyebutkan bahwa untuk bantuan 2021, pelaku usaha mikro yang berhak menerima bantuan diantaranya WNI, memiliki KTP elektrik, memiliki usaha mikro, bukan ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD, dan tidak sedang menerima KUR.

Haykal menuturkan bahwa untuk bantuan tahun 2021 ini akan menggunakan data yang baru. Ia juga mempersilahkan kepada peserta yang gagal sebelumnya untuk dapat mencoba kembali bantuan UMKM ini.

"Yang harus dipersiapkan itu data yang lama harus dipersiapkan lagi. Data 2020 masih diproses diproses. Untuk sementara data di bulan April ini untuk data baru yang belum pernah mengusulkan sebelumnya. Kalau sudah ketahuan gagal silahkan daftar lagi," tuturnya.

Sebagai gambaran, Haykal menyebutkan pada realisasi tahun 2020, Sumatera Utara telah menyalurkan 695.367 pelaku UMKM dengan total Rp 1,6 triliun.

"Untuk bantuan ini tidak ada kuota. Kalau tahun lalu ada sekitar hampir 700 ribu penerima, untuk tahun 2021 ini kita targetkan ada 1 juta pelaku UMKM yang dapat menikmati bantuan senilai Rp 1,2 juta ini," ujarnya.

Untuk tahun 2021 ini, Haykal mengatakan ada perbedaan dalam pengajuan yang sebelumnya bisa dilakukan melalui beberapa bank, namun kini pengajuan hanya melalui satu pintu yaitu Dinas Koperasi dan UMKM tingkat Kabupaten/kota.

"Tahun ini hanya ada satu pintu saja pendataan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota. Kalau dulu kan ada BRI atau Pegadaian, kalau sekarang hanya dari satu pintu saja. Kalau Dinas Koperasi provinsi hanya mengkoordinir ke pusat. Diskop Kabupaten/Kota tidak berhak melapor ke pusat," kata Haykal.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha untuk menerima bantuan diantaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP elektronik, Nomor KK, Nama lengkap, Alamat (KTP dan Usaha), Bidang Usaha, Nomor Telepon, dan Surat Keterangan Usaha (SKU)/ Nomor Induk Berusaha (NIB).

(cr13/tribun-medan.com)

Penulis: Kartika Sari
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved