Breaking News:

Denda Pajak Bisa Bertambah, 80 Persen Laporan SPT Dilakukan secara Elektronik

Para WP OP diminta segera melaporkan SPT tahunan sebelum tenggat waktu, 31 Maret 2021.

Tribun-Medan.com/ Dian Nur Utama Saragih
Masyarakat memadati Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) untuk melaporkan SPT Tahunan, Rabu (31/3/2021). 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Pada hari terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2020, jumlag wajib pajak meningkat signifikan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Utara I (Sumut I) melaporkan hingga 16.30 WIB secara keseluruhan jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT sudah mencapai 272.885.

Wajib pajak tersebut terbagi menjadi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang telah melaporkan SPT Tahunan mencapai 266.886 dan SPT Badan 5.999.

Baca juga: LUPA EFIN? Cara Mudah Mengisi SPT Tahunan dan Cara Aktifkan EFIN lewat Aplikasi OnlinePajak

"Bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu terjadi peningkatan 31,43 persen," kata Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumut I, Bismar Fahlerie, Rabu (31/3/2021).

Seperti diketahui, batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak semakin dekat. Para WP OP diminta segera melaporkan SPT tahunan sebelum tenggat waktu, 31 Maret 2021. Sementara untuk WP Badan ditutup pada 30 April 2021.

Pelaporan SPT pajak bersifat wajib. Untuk itu, jika terlambat atau tidak melapor, akan ada sanksi tidak lapor SPT tahunan berupa denda hingga pidana. Sanksi sudah tercantum dalam Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Berdasarkan Pasal 7 UU KUP, besaran sanksi sebesar Rp 100 ribu untuk SPT Tahunan WP OP dan Rp 1 juta untuk SPT Tahunan WP Badan.

Biaya denda ini masih bisa bertambah bila wajib pajak yang seharusnya membayar denda terlambat menyetor uang denda. Penambahan biaya denda mengikuti tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) lalu ditambah 5 persen dan dibagi 12 bulan.

Ketentuan ini berubah dari sebelumnya sebesar 2 persen per bulan. Aturan baru ini mengikuti ketentuan di Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sementara, untuk pengenaan sanksi pidana diatur dalam Pasal 39. Dalam pasal tersebut berbunyi, setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana.

Halaman
12
Penulis: Dian Nur Utama Saragih
Editor: Eti Wahyuni
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved