SINDIKASI Gelar Sekolah Anggaran APBDES, Puteri Atikah: Kami Mendorong Transparansi Dana Desa

Serikat untuk Demokrasi dan Transparansi Sumatera Utara (SINDIKASI Sumut) menggelar sekolah anggaran APBDES pada 26 sampai 27 Maret 2021.

Penulis: Arjuna Bakkara | Editor: jefrisusetio
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Puteri Atikah, seorang dosen di sebuah perguruan tinggi negeri sekaligus Pelaksanaan Harian Yayasan PAUD Atikah 

TRIBUN-MEDAN.COM - Serikat untuk Demokrasi dan Transparansi Sumatera Utara (SINDIKASI Sumut) menggelar sekolah anggaran APBDES pada 26 sampai 27 Maret 2021.

Kegiatan itu digelar selama dua hari di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang. 

Direktur SINDIKASI Sumut, Puteri Atikah, mengatakan, sekolah anggaran APBDES diperioritaskan untuk warga desa. Saat ini, sasaran kegiatan sekolah anggaran di Kabupaten Deliserdang. 

Menurutnya, kasus penyelewengan pengelolaan dana desa cukup tinggi sehingga perlu memberikan pengetahuan. Dan, kesadaran masyarakat agar melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.  

"Kegiatan ini diikuti warga dari berbagai latarbelakang. Di antaranya ibu rumah tangga, aparatur desa sampai kalangan mahasiswa," ujar wanita yang juga pengajar di Politeknik Negeri Medan (Polmed) ini kepada Tribun Medan/Tribun-Medan.com, Rabu (31/3/2021). 

Ia menceritakan, pemateri memberikan ulasan lewat contoh APBDES yang diberikan perangkat desa. Dari sana diketahui sumber dana desa dan pengeluaran desa. 

Selain itu, pemateri juga membeberkan kebocoran pengelolaan dana desa

"Ke depan sekolah anggaran APBDES ini akan saya gelar diberbagai desa untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Disesalkan bila aparatur desa maupun masyarakat tidak bisa membaca dan menganalisis APBDES," katanya. 

Selain itu, kata dia, sekolah anggaran APBDES yang digelar SINDIKASI Sumut dilakukan secara swadaya dan nonprofit.

"Kami pengin mendorong transparansi seperti latar belakang dari berdirinya organisasi ini," ujarnya.

Peserta sekolah anggaran APBDES, Indra Haryanto menyampaikan, terselenggaranya sekolah anggaran berdampak positif bagi masyarakat.

Sebab, bisa menambah wawasan, pengetahuan terkait pengelolaan dana desa sesuai peraturan yang berlaku. 

"Setelah sekolah anggaran, kami berharap masih bisa berkomunikasi dan diskusi tentang pengelolaan dana desa. Tentu saja bisa menumbuhkan rasa kepedulian sehingga dana desa bisa dikelola secara baik. Jika masyarakatnya kritis, tidak bisa dibodohi maka pengelolaan akan lebih baik lagi," ujarnya. 

APBDES Bukan Rahasia 

Praktisi hukum sekaligus pemateri sekolah anggaran APBDES, Siska Barimbing, menuturkan APBDES bukan rahasia. Artinya, masyarakat bisa mengakses informasi terkait APBDES maupun penggunaan anggaran desa. 

"APBDES bukan rahasia dan perangkat desa wajib mempublikasi secara berkala. Masyarakat berhak mengetahui apa yang direncanakan serta anggarkan," katanya. 

Ia mengungkapkan anggaran APBDES berasal dari rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat jadi harus dikelola secara transparan, partisipatif dan akuntabel. 

(tio/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved