Breaking News:

Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan, Pemkab Langkat Dukung Bela Pengadaan Pemprovsu

Gubernur Sumut Edy berencana menerbitkan Pergub untuk pembentukan katalog elektronik. Hal ini guna memudahkan pengngadaan dan kestabilan ekonomi.

Dok. Humas Pemkab Langkat
Sekdakab Langkat Indra Salahuddin mewakili Bupati Langkat Terbit Rencana PA dalam menanggapi rencana Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi saat mengikuti rapat penerapan katalog elektronik lokal dan e-marketplace Bela Pengadaan Pemprovsu secara daring dari Ruang LCC Kantor Bupati Langkat, Stabat, Selasa (30/3/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com - Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat Indra Salahuddin mengaku, pihaknya siap mendukung penerapan katalog elektronik lokal dan e-marketplace Belanja Langsung (Bela) Pengadaan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu).

"Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat siap mendukung guna peningkatan ekonomi kerakyatan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang Tribun Medan terima, Rabu (31/3/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan mewakili Bupati Langkat Terbit Rencana PA dalam menanggapi rencana Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi saat mengikuti rapat penerapan katalog elektronik lokal dan e-marketplace Bela Pengadaan Pemprovsu secara daring dari Ruang LCC Kantor Bupati Langkat, Stabat, Selasa (30/3/2021).

Seperti diketahui, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berencana akan menerbitkan peraturan gubernur (pergub) untuk pembentukan katalog elektronik. Hal ini guna memudahkan pengadaan, serta menjaga kestabilan perekonomian.

Baca juga: Bupati Langkat Berapi-api Saat Gelar Perkara di Polres dan Nyatakan Perang pada Narkotika

"Langkah ini, saya harapkan disusul peraturan bupati (Perbup)," imbuhnya saat membuka rapat virtual dari Aula Rumah Dinas (Rumdin) Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia (RI) Roni Dwi Susanto turut menjelaskan tentang simulasi transaksi bela pengadaan.

"Bela Pengadaan adalah transaksi katalog elektronik sektoral untuk menciptakan ekonomi yang produktif dan mandiri," ucapnya.

Program tersebut, lanjut Roni, turut mendukung upah minimum kabupaten atau kota (UMK) Go Digital. Dukungan itu dilakukan dengan cara mendorong UMK Go Digital untuk bergabung di marketplace.

Baca juga: Mobil Avanza Asal Langkat Masuk Jurang Sedalam 50 Meter di Toba, Kini Penumpang Dirawat RS HKBP

Tak hanya itu, Bela Pengadaan akan membuat pengadaan lebih inklusif, serta meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

"Program ini dapat bermanfaat sebagai marketplace dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP). Bahkan, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PBJP," ujar Roni.

Apabila tertarik bergabung sebagai merchant, ia menjelaskan, pelaku UMK hanya perlu mendaftarkan ke marketplace yang sudah terdaftar di Bela Pengadaan dengan komoditas yang dijual.

Sementara itu, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Lili Tintauwi Siregar mengatakan, belanja elektronik merupakan salah satu cara pencegahan korupsi yang efektif.

Baca juga: Peduli Aksi Bela Negara, Pemkab Langkat Hadiri Sosialisasi Program Komponen Cadangan TNI

"Belanja langsung secara elektronik, merupakan sistem pembelanjaan yang lebih akuntabel, mudah dan cepat. Terlebih, dapat mencegah terjadinya peluang korupsi," imbuhnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Umum Langkat Eka Syahputra Depari, dan Kabag unit layanan pengadaan (ULP) Langkat Suwardi, Sekretaris dan Kepala Bidang (Kabid) penelitian dan pengembangan (Litbang), serta perwakilan badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda).

Penulis: Dwi Nur Hayati (CM)
Editor: Amalia Purnama Sari (CM)
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved