Breaking News:

AMAN Tano Batak Minta Polisi Hentikan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat Natumingka

Ia berharap Polisi seharusnya tidak mempergunakan pasal-pasal pidana terhadap masyarakat adat yang sedang memperjuangkan haknya. 

HO / Tribun Medan
Masyarakat Adat Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba 

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak menyampaikan bahwa gencarnya upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL) kepada Masyarakat Adat.

Ketua Aman Tano Batak Roganda Simanjuntak menyampaikan bahwa kini pihak PT TPL mengkriminalisasi Masyarakat Adat Huta Natumingka, Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba setelah dilaporkan oleh PT TPL ke Polres Toba dengan tuduhan perusakan terhadap tanaman eucalyptus. 

“Tiga orang Masyarakat Adat Natumingka, dilaporkan oleh PT.TPL atas nama Anggiat Simanjuntak (50), Pirman Simanjuntak (45), Rina Sitohang (45). Hal itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama ketiga orang tersebut atas dugaan Tindak Pidana Barang Siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang subs Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana dengan Nomor: K/44/III/2021/Reskrim,” ujar Roganda Simanjuntak saat dikonfirmasi Tribunmedan.id pada Jumat (2/4/2021). 

Lebih lanjut, ia menguraikan kejadian tersebut. 

“Peristiwa itu  berawal pada tanggal 24 Oktober 2021 dimana saat itu masyarakat melakukan aktifitas bertani dengan melakukan penanaman jagung serta bibit pohon secara bergotong royong di wilayah adat mereka,” terangnya. 

“Akan tetapi secara sepihak oleh PT TPL, lokasi tersebut diklaim sebagai konsesinya. Pada saat masyarakat melakukan penanaman jagung, kemudian didatangi oleh para pekerja dari PT.TPL untuk melakukan penanaman euchalyptus dilokasi yang sama. Hal itu sontak membuat masyarakat protes dan melarang para pekerja PT.TPL untuk melakukan penanaman,” sambungnya. 

Ia melanjutkan bahwa Natal Simanjuntak selaku ketua komunitas Masyarakat Adat Natumingka mengatakan bahwa tidak pernah melakukan pengrusakan seperti yang dituduhkan oleh perusahaan kepada Polres. 

“Karena apa yang kami lakukan adalah upaya mempertahankan tanah sebagai identitas kami melalui aktifitas bertani karena hak masyarakat adat telah diatur seperti yang tertuang dalam Pasal 18 B ayat(2) UUD 1945 dan telah terbitnya Perda Kab.Toba Samosir No 1 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir,” sambungnya. 

Jika melihat kasus tersebut, ia menyampaikan bahwa upaya kriminalisasi tersebut bertujuan hanya untuk melemahkan dan menghentikan masyarakat adat yang sedang perjuangkan hak atas wilayah adatnya. 

“Belum lagi kalau yang dikriminalkan adalah tulang punggung keluarga. Proses penyelidikan dan penyidikan ditingkat kepolisian sebenarnya menentukan apakah perkara akan dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak,” tuturnya. 

Halaman
12
Penulis: Maurits Pardosi
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved