Breaking News:

Kolaborasi Ala Bobby Nasution

Bobby Nasution Benahi Satu Persatu Masalah Kota Medan, Kini Normalisasi Sungai Bedera

Meminta kepada Dinas PKP2R dan Kepala BWSS II untuk menginventarisir jumlah rumah warga yang membuat Sungai Bedera menyempit

Rechtin / Tribun Medan
Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution bersama Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, Maman Noprayamin meninjau kondisi Sungai Bederah di Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama, Kecamatan Medan Helvetia, Rabu (31/3/2021). 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Sebanyak 117 rumah dan lahan milik warga akan dibebaskan untuk normalisasi Sungai Bedera.

Hal ini menindaklanjuti rencana Wali Kota Medan Bobby Nasution usai meninjau Sungai Bedera bersama Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan.

Kepala Dinas PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar, mengatakan berdasarkan pendataan awal ada setidaknya 117 bidang yang terdiri dari rumah, ruko dan tanah warga yang akan terkena dampak pelebaran Sungai Bedera.

"Pendataan awal ada 117, ada rumah, ruko dan tanah, nilainya beda-beda. Khususnya Medan ada 2,4 KM. Total memang ada 3,5 KM yang akan dinormalisasi, cuma Medan 2,4 KM sisanya masuk wilayah Deli Serdang,"  ujar Benny, Senin (5/4/2021).

Lebih lanjut Benny mengatakan, pemerintah menyiapkan uang ganti rugi kepada masyarakat yang lahan dan rumahnya terdampak normalisasi Sungai Bedera.

Nelayan yang sedang menyusun perahu di bawah jembatan yang melintasi Sungai Bederah, Jalan Kapten Rahmad Buddin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kamis (24/3/2021). Sungai yang kotor membuat nelayan bertahun-tahun kesulitan mencari nafkah.(TRIBUNMEDAN/RECHTIN)
Nelayan yang sedang menyusun perahu di bawah jembatan yang melintasi Sungai Bederah, Jalan Kapten Rahmad Buddin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kamis (24/3/2021). Sungai yang kotor membuat nelayan bertahun-tahun kesulitan mencari nafkah.(TRIBUNMEDAN/RECHTIN) (TRIBUN MEDAN)

“Kalau untuk ganti rugi, ada kita berikan. Untuk yang ada surat tanah akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pengadaan lahan, pembebasan lahan, yang enggak ada akan diberikan tali asih, uang mandah,” katanya.

Mengenai besaran dana ganti rugi ini, kata Benny masih akan dibicarakan oleh Pemerintah Kota Medan, Pemprov Sumut, serta Balai Wilayah Sungai.

"Kita belum bisa bilang berapa besarannya dan detilnya. Karena masih akan dibicarakan," ungkapnya.

Namun, Benny mengaku pihaknya bersama Gubernur Sumatera Utara akan segera dilakukan karena sudah dibentuk tim khusus untuk realisasi pembebasan lahan warga.

“Ini harus dilakukan segera, kan tim nya sudah dibentuk Pak gubernur. Provinsi sudah ngundang kita untuk bahas itu, melanjutkan apa yang sudah dibicarakan kemarin," katanya.

Halaman
123
Penulis: Rechtin Hani Ritonga
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved