TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pengamat Pemerintahan, Arifin Saleh Siregar menyesalkan banyaknya kekosongan jabatan level pejabat tinggi atau kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Menurut dia, kondisi ini dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Adapun jabatan yang kosong, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai, Dinas Sosial, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Inspektorat.

"Dengan kosongnya pejabat dinas di binjai pelayanan publik pasti sangat terganggu. Banyak jabatan yang kosong, membuat pelayanan masyarakat tidak maksimal," kata dia, melalui sambungan telepon genggam, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Sumut Bergejolak Gegara Harga BBM Naik Mendadak, Mahasiswa Terobos Gedung DPRD

Baca juga: Sosok Pembunuh Sadis Pembantai Junaidi Sempat Pura-pura Cari Pelaku dan Ditangkap Keluarga Korban

Menurutnya, Wali Kota Binjai harus segera menjaring orang yang tepat untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Ia berharap, kepala daerah tidak mengkaitkan pemilihan pejabat eselon dua dengan proses dukung mendukung pada kampanye lalu.

Karena, dalam aturan kepala daerah sangat dilarang berpolitik, apalagi sampai menyalahgunakan kewenangan untuk mengatur seluruhnya.

"Kepala daerah harus bisa membedakan mana ranah politik mana ranah birokrasi pemerintah," ucapnya.

Arifin mengatakan, Wali Kota Binjai yang baru dapat segera membuka proses lelang jabatan eselon dua, dengan melakukan konsultasi ke pemerintah provinsi atau pusat.

Jika kekosongan ini dibiarkan terlalu lama, menurutnya akan berakibat pada visi-misi kepala daerah sewaktu berkampanye. Di mana, kepala daerah terpilih mengingkari janji kepada masyarakat.