Breaking News:

Asosiasi UMKM Sumut Merespon Kebijakan Naiknya Plafon KUR, Realisasi di Lapangan Harus Sesuai!

Namun, ia menyatakan realisasi di lapangan dari kebijakan ini belum sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah. 

Tribun Medan
Ketua Asosiasi UMKM Sumut, Ujiana Sianturi berpose di depan Pojok UKM yang memasarkan produk-produk UMKM. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua Asosiasi UMKM Sumatera Utara, Ujiana Sianturi mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan menjadi Rp 100 juta, dari sebelumnya Rp 50 juta.

Namun, ia menyatakan realisasi di lapangan dari kebijakan ini belum sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah. 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, besaran KUR UMKM akan ditingkatkan. Tak hanya KUR tanpa jaminan, kredit UMKM dengan plafon antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar pun ditingkatkan besarannya menjadi Rp 20 miliar.

“Karena selama ini  pelaku UMKM ada melakukan pinjaman dana KUR, hanya pinjaman 10 juta tapi diminta jaminan, sementara yang diinformasikan tanpa jaminan, kita butuh realnya yang sesuai di lapangan,” ujar Ujiana saat di wawancarai Tribun-medan.com ketika menghadiri acara seminar di Emerald Garden International Hotel, Jalan KL Yos Sudarso, Medan, Rabu (7/4/2021). 

Baca juga: Usai Rapat Terbatas di Istana, Menko Airlangga: Presiden Jokowi Tambah Plafon KUR dan Kredit UMKM

Sementara suku bunga yang diberlakukan untuk KUR ini adalah 6 persen. 

“Kalau suku bunganya segitu, berarti sasaranya itu bisa jadi bukan UMKM, bisa jadi sasaran dari kebijakan ini untuk pengusaha yang pendapatannya sekitar Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar. Sekarang ini yang perlu saya tau sasaran kebijakan itu ke mana, apakah di usaha mikronya, kecilnya, menengahnyakah?” kata Ujiana. 

Ia mengharapkan kebijakan tersebut bisa lebih spesifik sehingga memperjelas UMKM seperti apa yang dapat memperoleh fasilitas KUR tersebut. 

Ujiana mengutarakan bahwa kontribusi UMKM bisa mencapai 73 persen untuk menopang perekonomian. 

“Tetapi UMKM sekarang sudah terpuruk, bahkan sampai di level usaha kecil dan menengah, itu di sebabkan karena Covid-19, berproduksi tapi tidak terjual produknya. Pelaku UMKM kan juga ada yang meminjam di bank, ini menjadikan terbengkalai membayarnya, ada pun bantuan dari pemerintah, tapi masih banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan,” ungkap Ujiana.

Ia berharap jika nantinya kebijakan ini sudah berlaku, agar implementasinya bisa dengan benar-benar didampingi pemerintah khsusnya di Sumatera Utara, agar pelaku UMKM benar bisa meminjam tanpa agunan. 

“Kalau masalah legalitas si pelaku UMKM pasti bisa urus, tetapi kalau nanti dibilang dengan cek BI, maka pelaku UMKM bakalan tidak dapat pinjaman, karena sekarang sudah banyak UMKM yang di blacklist, tidak mampu membayar cicilan. Padahal Pemerintah bisa langsung mengecek ke daerah untuk mengawasi ini,” ujar Ujiana. 

Kondisi UMKM yang sedang terpuruk saat ini dianggap sulit untuk bisa menerima pinjaman tanpa agunan. 

“Stimulus apa pun yang diberikan untuk pemulihan ekonomi nasional, tidak akan bisa kalau masih tetap memberlakukan syarat-syarat yang besar itu. Tak selamanya pelaku UMKM tidak mampu membayar pinjaman, jika masih berproduksi, silahkan dikasih keringanan untuk meminjam, ini kan stimulus,” pungkas Ujiana. 

Ia berasumsi, jika ketentuan untuk memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM masih sama saat sebelum pandemi, maka UMKM akan tetap terpuruk. 

Sekedar informasi, saat ini total UMKM di Sumatera Utara sekitar 2,2 juta, sudah termasuk dengan pelaku yang memiliki warung atau bangunan, jenisnya terdiri dari kuliner, suvenir, tenunan, dan lain-lain. 

Penulis: Dian Nur Utama Saragih
Editor: Eti Wahyuni
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved