Breaking News:

Desak Percepatan Perda, Koalisi Masyarakat Adat Kunjungi Kanwilkumham Sumut

Koalisi Masyarakat Adat Sumatera Utara berharap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang masyarakat adat di Sumut segera terwujud

Tribun-Medan.com/HO
Koalisi Percepatan Perda Masyarakat Adat Sumatera Utara mendatangi Kantor Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara untuk kordinasi percepatan pengesahan Perda Masyarakat Adat, Selasa (6/4/2021) 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Koalisi Masyarakat Adat Sumatera Utara berharap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang masyarakat adat di Sumut segera terwujud dalam waktu dekat.

Saat ini Ranperda Masyarakat Adat sedang digodok di DPRD Sumatera Utara.

Wina Khairina, Sekretaris Koalisi Masyarakat Adat, mengatakan mereka mendatangi Kantor Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara untuk kordinasi lebih lanjut.

“Kunjungan ini terkait upaya perlindungan, pemenuhan hak-hak masyarakat adat melalui percepatan regulasi Ranperda Masyarakat Adat Sumatera Utara. Saat ini Ranperda itu sedang digodok di DPRD Sumatera Utara setelah diketok palu pada sidang paripurna DPRD Sumut menjadi Ranperda Inisiatif DPRD Sumut pada 23 November 2020 lalu," ujar Wina di Medan, Rabu (6/4/2021).

Koalisi itu terhimpun dari PW AMAN (Aliansi Masyarakat Adat) Sumatera Utara, Perempuan AMAN Sumut, BPRPI, BAKUMSU, dan WALHI Sumatera Utara.

Mereka mendatangi Kantor Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, pada Selasa (5/4/2021) kemarin.

Koalisi teresbut diterima Kanwil Hukum dan HAM Sumut, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Produk Hukum Daerah merangkap Koordinator Perancang Per Undang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Eka N.A.M Sihombing, didampingi oleh Perancang Madya Kantor Wilayah yaitu Yuli Rosdiana Sitorus dan Nurfatmah G.

Eka Sihombing menyatakan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara menyambut baik upaya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan ke Koalisi.

Menurutnya, apa yang dilakukan koalisi tersebut untuk mendorong perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Sumatera Utara, sangatlah tepat.

"Sudah tepat upaya koalisi untuk mendorong mekanisme hukum Peraturan Daerah untuk mendorong perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Sumatera Utara,"kata N.A.M Sihombing.

Halaman
123
Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved