Breaking News:

Dinas PUPR Siantar Siapkan Sanksi Bagi yang Merubah Fungsi Lahan Pertanian

Kabid Cipta Karya dan Penataan Ruang, Musa Silalahi mengatakan, penyimpangan alih fungsi ruang akan berdampak pada pelanggaran hukum ke depan.

Alija / Tribun Medan
Kabid Cipta Karya dan Penataan Ruang, Musa Silalahi saat ditemui di Stadion Sangnaualuh beberapa waktu lalu 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pematangsiantar akan menyusun database luas fungsi lahan pertanian yang berubah menjadi kavlingan perumahaan.

Database fungsi lahan ini, akan mendata alih fungsi lahan di Kecamatan Siantar Martoba, Siantar Sitalasari, Siantar Timur, Siantar Marihat dan Siantar Marimbun.

Kabid Cipta Karya dan Penataan Ruang, Musa Silalahi mengatakan, penyimpangan alih fungsi ruang akan berdampak pada pelanggaran hukum ke depan.

"Kondisi saat ini, banyak alih fungsi lahan, di mana masyarakat banyak melakukan kavlingan, khususnya lahan pertanian sehingga luas lahan pertanian berkurang. Hal ini menyebabkan penyimpangan alih fungsi ruang dan melanggar peraturan," ujar Musa, Kamis (8/4/2021).

Magister Engineering lulusan UGM ini mengatakan, peraturan tata ruang sebenarnya telah termaktub dalam Permendagri 4 tahun 2019, Tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Untuk itu, masyarakat diminta berpartisipasi dalam fungsi tata ruang di Siantar.

Musa menambahkan, dalam pengelolaan pemanfaatan ruang dan fungsi lahan, disarankan developer atau pengembang tersebut menghindari dampak pelanggaran hukum ke depan. 

"Banyaknya alih fungsi ruang terutama di Siantar Marihat dan Siantar Marimbun, banyak Berdiri perumahaan Masyarakat. Selain pertapakan yang mengganggu ruang, juga tidak sesuai dengan fungsi lahan RT/RW Kota Siantar," katanya.

Dinas PUPR, ujar Musa, mengimbau kepada masyarakat dan pengembang agar memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Sebab, pada Tahun 2021 ini Dinas PUPR sedang mendata ruang yang ada di Pematangsiantar terhadap ruang lahan yang mengalami perubahan fungsi. 

Pengembang diminta mematuhi Perda Nomor 1 Tentang RTRW Kota Pematangsiantar Tahun 2013.

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved