Breaking News:

Dinilai Merusak Ekosistem, Fraksi Golkar DPRD Sumut Minta Hentikan Operasional Galian C di Langkat

"Segera hentikan operasional galian C baik yang ilegal maupun mendapat izin Pemprov Sumut yang merugikan masyarakat," kata Irham

TRIBUN MEDAN / HO
Unit Reskrim Polsek Seibingai memasang garis polisi di lokasi tewasnya seorang warga akibat tertimbun reruntuhan longsoran tanah dan batu galian C di Dusun Pamah, Desa Telagah, Seibingai, Langkat. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumlah warga yang bermukim di empat desa Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat datang mengaduk ke Fraksi Golkar DPRD Sumut.

Adapun empat desa itu yakni Desa Timbang Lawan, Timbang Jaya, Bukit Lawang dan Desa Sampe Raya. 

Kedatangan warga tersebut meminta keadilan atas keberadaan tambang galian C yang disebut merusak ekosistem hutan di sekitar permukiman masyarakat.

Ketua Fraksi Golkar Sumut, Irham Buana Nasution mengatakan, pihaknya mendesak agar operasional galian C ilegal maupun yang memiliki izin untuk segera menghentikan segala aktivitas kegiatan tambang di lokasi tersebut.

"Segera hentikan operasional galian C baik yang ilegal maupun mendapat izin Pemprov Sumut yang merugikan masyarakat," kata Irham, Kamis (8/4/2021).

Irham mengungkapkan alasan yang melatarbelakangi desakan penghentian galian C di kawasan tersebut meski ada memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut Irham Buana Nasution.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut Irham Buana Nasution. (Mustaqim / Tribun Medan)

"Penelusuran yang kami temukan sementara ini, ada kajian-kajian dari USU terhadap tambang yang selama ini meresahkan masyarakat dan terindikasi merusak ekosistem Leuser serta Sungai Bahorok. Makanya kita minta itu dihentikan sampai ada hasil kajian yang valid dari peneliti USU," jelasnya.

Ia pun meminta oknum yang disebut ada melakukan intimidasi terhadap warga yang berada di sekitar usaha tambang dimaksud, untuk tidak lagi bertindak semena-mena. 

"Kita bahkan sudah mendapat kabar warga di sana dibenturkan dengan urusan hukum di kepolisian. Ini zalim namanya. Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut mengecam keras perlakuan ini," tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi di kawasan tersebut pertama kali ada kegiatan galian C pada tahun 2010 dan berlangsung hingga kini. 

Halaman
12
Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved