Breaking News:

Dituding Potong Dana Desa 4 Persen, Apdesi Langkat: Uangnya Dikirim Lagsung Kemenkeu, Kok Bisa?

Apdesi Langkat membantah tudingan pemotongan dana desa yang diberitakan beberapa waktu lalu.

DOK. Humas Pemkab Langkat
Sekretaris Apdesi Langkat Hasan Basri. 

TRIBUN-MEDAN.com – Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Langkat Hasan Basri menanggapi pemberitaan media online Medan berjudul "Pemdes se-Kabupaten Langkat Sesalkan Pemotongan DD Oleh Apdesi”.

Ia menjelaskan, dari 240 desa di Langkat, baru 165 desa yang baru menerima pencairan tahap pertama dana desa (DD) sebesar 8 persen.

Pencairan tersebut dilakukan langsung Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan ke rekening desa masing-masing.

”Lha, dari mana jalannya Apdesi bisa melakukan pemotongan DD. Uangnya saja langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di transfer ke rekening masing-masing desa,” tanyanya menanggapi isi tudingan pemberitaan itu di Stabat, Minggu (11/4/2021).

Hasan menjelaskan, Apdesi merupakan wadah berhimpunnya para kepala desa dan perangkat desa.

Oleh karenanya, Apdesi selalu memberi dukungan kepada para kepala desa dan perangkat desa di daerah itu, untuk mengelola DD dengan sebaik-baiknya.

“Apdesi Langkat, tidak pernah mengintervensi para kepala desa untuk mempergunakan DD-nya masing-masing, termasuk mengelola dana Covid-19. Karena itu bukan tugas Apdesi,” katanya dalam  keterangan tertulis yang Tribun Medan terima, Senin (12/4/2021).

Jalur hukum

Menindaklanjuti hal tersebut, Apdesi Langkat tengah mengkaji untuk membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum, dengan delik aduan pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

 “Pemberitaan itu tidak benar, kami tengah melakukan pengkajian untuk melaporkannya. Kami akan tempuh jalur hukum,” terang Hasan.

Untuk masalah hukumnya, jelas Hasan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kuasa Hukum Apdesi Langkat, Togar Lubis.

Menurut Hasan, isi berita yang menuding Apdesi Langkat melakukan pemotongan DD sebesar 4 persen itu melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Sebab, isi redaksinya langsung mengadili tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Bahkan, pemberitaannya  juga terlalu mengada-ngada dan bercampur opini si pembuat beritanya.

“Tentu ini membuat saya heran, juga ketua (Iskandar, red), dengan isi berita tersebut, kok ada produk jurnalis yang isi menghakimi dan bercampur opini si pembuat beritanya,”ungkapnya.

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, sejumlah kepala desa di Langkat mengaku terkejut dengan adanya isu pemotongan DD tersebut.

Penulis: Inang Jalaludin Shofihara (CM)
Editor: Mikhael Gewati (CM)
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved