Breaking News:

Posko THR Terima Aduan Pekerja, Serikat Pekerja: Kami Khawatir Ancaman Intimidasi dan PHK

setelah menerima keluhan dari masyarakat yang bersangkutan maka pihaknya akan meneruskan ke tingkat provinsi yang lebih berwenang

Tribunnews.com/Adiatmaputra Fajar Pratama
Pramugari Merpati Menagih Gaji dan THR di Kementerian BUMN. 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan membentuk Pos Komando (Posko) THR untuk menindaklanjuti keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.

"Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pemberian THR keagamaan, kami membuka posko pelaksanaan terhadap pengaduan bagi karyawan yang belum dibayarkan THR-nya, sesuai surat edaran ini," ujar Mymoonah Sitanggang, Kepala Seksi Syarat Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Kamis (15/4/2021).

Ia melanjutkan, setelah menerima keluhan dari masyarakat yang bersangkutan maka pihaknya akan meneruskan ke tingkat provinsi yang lebih berwenang untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran-pelanggaran yang tidak membayar THR.

Baca juga: Pengusaha Diwajibkan Bayar THR Penuh, Buruh di Sumut Dilema Ternyata Sudah Banyak PHK Sepihak

Mymoonah juga menuturkan, melalui posko pengaduan ini nantinya akan diberikan pelayanan dan penjelasan secara baik.

"Siapa pun yang datang ke sini yang mengadu tentang belum menerima THR kita layani dan jelaskan. Karena sebagian orang tidak mengerti maksud THR. THR itu kalau Lebaran diberikan kepada umat muslim, pembayarannya dua minggu sebelum hari H dan ketika mereka tidak membayarkan bisa jadi karena ketidaktahuannya walau pun kita sudah memberikan surat edaran ini," katanya.

Menurutnya, bisa saja surat edaran yang ditunjukkan ke perusahaan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan berhenti di Satpam atau di HRD yang tidak mengambil keputusan sehingga pihaknya akan menjembatani persoalan ini.

"Kita akan bantu jembatani persoalan ini, tapi ketika buntu akan disampaikan kepada pengawasan karena ini normatif. Namun, kalau ada perselisihan hubungan dan buntu juga maka kita mengeluarkan anjuran untuk diteruskan ke pengadilan," tambahnya.

Dia juga menambahkan untuk pengaduan dan keluhan dapat disampaikan melalui website Disnaker atau secara langsung ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan setiap hari kerja.

Terkait hal ini, Tony Rickson Silalahi selaku Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Medan, menyambut baik adanya Posko Pengaduan THR yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Pemko Medan.

Namun, Tony mengungkapkan yang jadi masalahnya adalah jaminan dari hasil di posko pengaduan.

"Persoalan THR banyak dialami rekan-rekan pekerja atau buruh yang berstatus outsourcing/kontrak, harian lepas, dan borongan. Jika pekerja atau buruh tersebut tidak mendapatkan THR atau THR-nya dibayar tidak sesuai ketentuan dan membuat pengaduan ke posko pengaduan THR Dinas Ketenagakerjaan Pemko Medan. Adakah jaminan dari Pemko Medan bagi pekerja atau buruh tersebut tidak akan diintimidasi atau di-Putus Hubungan Kerja (PHK) oleh pengusaha/pimpinan perusahaan di tempatnya bekerja," ujarnya.

Menurutnya, pekerja atau buruh dengan status outsourcing/kontrak, harian lepas, dan borongan, pastinya akan khawatir diintimidasi atau putus kontrak kerja, akibat dampak dari pengaduannya ke posko pengaduan THR Dinas Ketenagakerjaan Pemko Medan.

Penulis: Yufis Nianis Nduru
Editor: Eti Wahyuni
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved