Breaking News:

Seluruh Pemda di Sumut Gunakan Transaksi Elektronik, Paling Banyak untuk Belanja Pegawai

ada 17 Pemda yang berada dalam tahap kedua yaitu tahap transformasi dan 17 Pemda berada di tahap ekspansi atau tahap ketiga

Tribun-Medan.com/HO
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut Andiwiana Septonarwanto 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pergerakan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) di Sumatera Utara kini semakin meluas di sektor pemerintahan. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) Sumut disebutkan ada 34 atau seluruh Pemda telah melakukan transaksi elektronik.

Hal ini juga didukung berdasarkan catatan Indikator Capaian Elektronifikasi (ICE) Sumut per Maret 2021 bahwa Pemerintah Provinsi Sumut dan 33 pemerintah kota dan kabupaten telah melewati tahap inisiasi yang menjadi tahap pertama.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Andiwiana Sepronarwanto mengungkapkan, ada 17 Pemda yang berada dalam tahap kedua yaitu tahap transformasi dan 17 Pemda berada di tahap ekspansi atau tahap ketiga.

Baca juga: Bank Indonesia Dukung Keberlangsungan Bisnis UMKM Sumut di Tengah Pandemi

"Telah terdapat 17 Pemda di Sumatera Utara yang telah mendorong implementasi ETP dengan baik sehingga sudah berada di tahap III," ungkap Sepronarwanto, Jumat (19/4/2021).

Ada pun Pemda yang melakukan ETP tahap tiga adalah Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Pemda Binjai, Medan, Tebingtinggi, Pematangsiantar, Tanjungbalai, Deliserdang, Dairi, Langkat, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, dan Tapanuli Utara.

Berdasarkan data yang diolah BI Sumut, ETP di Sumut telah digunakan untuk pembiayaan belanja langsung mau pun belanja tidak langsung pemerintah daerah.

Terkait hal ini, Sepronarwanto juga menjelaskan bahwa ada tiga bagian belanja langsung pemerintah, diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dikatakan bahwa belanja pegawai memiliki persentase paling tinggi.

"Penerapan ETP untuk belanja pegawai mencapai 94 persen, sementara ETP untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar 91 persen," tuturnya.

Tak hanya itu, pengunaan ETP juga telah berjalan baik mencapai persentase 100 persen dengan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Sumut, diikuti pajak hotel, restoran, dan hiburan sebesar 97 persen.

Namun, untuk penerapan pembayaran nontunai di sisi transaksi penerimaan Pemda khususnya retribusi masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat terlihat masih belum mencapai 90 persen seperti terminal baru mencapai 88 persen, Tempat rekreasi dan layanan parkir sebesar 85 persen, dan layanan pasar, IMB, dan izin gangguan sebanyak 88 persen.

Mengenai ketersediaan regulasi, peraturan ETP tingkat provinsi telah lengkap. Sementara tingkat pemerintah kota, regulasinya baru rampung sebesar 88 peren dan di tingkat pemerintah kabupaten regulasinya baru rampung 72 persen.

Ada pun, sesuai Keppres No 3 Tahun 2021, Pemerintah telah membentuk Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program ETP. Di Sumatera Utara, TP2DD diresmikan pada 9 April 2021 lalu.

Penulis: Kartika Sari
Editor: Eti Wahyuni
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved