Breaking News:

MARAK Tambang Batu Ilegal di Toba, Wakil Ketua DPRD: Ini Persoalan Lama, Kesannya Ada Pembiaran

Tambang batu di Kabupaten Toba yang berujung penangkapan 11 orang anak buah kapal dan tukang bongkar muat, masih menjadi bahan pembicaraan masyarakat

Penulis: Maurits Pardosi
Editor: Juang Naibaho
Tribun-Medan.com/MAURITS PARDOSI
Salah satu kawasan pengambilan batu padas di Kabupaten Toba. 

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Tambang batu di Kabupaten Toba yang berujung penangkapan 11 orang anak buah kapal dan tukang bongkar muat, masih menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Toba Mangatas Silaen menuturkan, selama ini ada kesan pembiaran atas tambang batu ilegal yang dilakukan masyarakat di kawasan Siregar Aek Na Las, Kecamatan Uluan dan Desa Horsik, Kecamatan Ajibata.

“Itu tidak terlepas dari pembiaran selama ini. Artinya kalau pemerintah ingin menertibkan seluruh galian C ilegal ini, saya rasa masyarakat tidak akan keberatan mengurus izin. Cuma karena terkesan pemerintah tidak ada upaya untuk menertibkan makanya orang berlomba untuk melakukan ilegal, itu yang kami lihat,” ujar Mangatas Silaen saat dikonfirmasi awak media pada Senin (19/4/2021).

Ia menyampaikan bahwa galian C merupakan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, hal ini tak tergarap maksimal karena adanya kesan pembiaran dari pemerintah selama ini terhadap praktik ilegal galian C.

“Sebenarnya ini menjadi sumber PAD yang sangat luar biasa dari Kabupaten Toba, ada kok ruang-ruang yang bisa kita buat untuk galian. Kabupaten Toba punya galian C yang legal di Habinsaran,” sambungnya.

Baca juga: Kabar Gempa Beruntun Bakal Tenggelamkan Pulau Samosir, Berikut Penjelasan BMKG I Medan

Baca juga: Susan Sang Janda Muda Hebohkan Jagat Maya, Jual Kafe Seharga Rp 2,9 Miliar Berbonus Diri Jadi Istri

Baca juga: Pemuda Bacok Polisi Membabi-buta, Bripka Ade Prayoga Dirujuk ke RS Bhayangkara karena Luka Serius

Melihat kondisi saat ini, ia berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan dengan memberikan izin galian C sehingga tidak terjadi upaya penambangan ilegal.

“Kalau kita fasilitasi para pemohon izin ini dengan baik, saya rasa mereka juga akan mengurus izin dengan baik,” lanjutnya.

Terkait izin, ia mengatakan bahwa DPRD sudah berulangkali memanggil Dinas Lingkungan Hidup (Lindup) dan Perizinan, namun kurang mengindahkannya.

“Kita sudah panggil berulang kali Lindup dan Perizinan namun kurang mengindahkan apa yang kita sepakati bersama dalam melakukan penindakan dan pengawasan. Mudah-mudahan dengan bupati yang sekarang itu tidak terjadi lagi,” tuturnya.

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Bereaksi Lihat Kerumunan Kesawan City Walk, Akan Tegur Pemko Medan

Baca juga: Kasus Tembak Mati Warga di Martubung Belum Terungkap, Polisi Intensifkan Penyelidikan

Ia juga memberikan apresiasi atas komitmen Kapolda Sumut yang akan menertibkan galian C ilegal di kawasan Toba.

“Kami senang pak Kapolda menertibkan galian C ilegal di Kabupaten Toba. Kenapa? karena ketika galian C itu sudah legal nantinya, pertama kita peroleh PAD,” ungkapnya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, batu padas yang diambil dari kawasan Siregar Aek Na Las telah menjadi sumber batu untuk bahan bangunan di kawasan Toba sejak seratusan tahun yang lalu hingga kini.

(cr3/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved