Dosen UMSU Minta Bobby Nasution Bisa Bedakan Posisinya Sebagai Wali Kota Medan dan Menantu Presiden

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution didemo sejumlah jurnalis lintas media di Kota Medan. Aksi unjuk rasa inipun dilakukan sudah tiga kali sejak aksi pertama pada Kamis (15/4/2021) lalu. 

Pada Senin (19/4/2021) puluhan jurnalis melakukan aksi tutup mulut dengan membawan poster di depan Balai Kota Medan.

Beragam tulisan satir di poster dipegang masing-masing jurnalis dari berbagai media di Kota Medan, baik lokal maupun nasional. 

Melihat hal ini, pengamat pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU) Arifin Saleh Siregar mengatakan sebagai Wali Kota Medan Bobby harus memahami posisinya. 

"Bobby sebagai Wali Kota harus memahami posisi dia sebagai kepala pemerintahan, sebagai orang nomor satu di Kota Medan,"

"Dan juga sebagai keluarga istana, dalam konteks tugas-tugas pemerintahan Kota Medan, dia juga harus bisa memilah-milah mana yang harus di kedepankan mana yang yang harus di kesampingkan, dan juga bisa mengambil keputusan skala prioritas posisinya sebagai kepala pemerintahan dibanding dengan keluarga istana," ujar Arifin Saleh saat diwawancarai, Selasa (20/4/2021). 

Arifin mengatakan, sebagai pejabat publik Bobby harus memahami bahwa dia milik publik, milik warga Kota Medan.

"Konsekuesi sebagai pejabat publik itu banyak, memang tak bisa dihindari dengan ketentuan atau SOP terhadap pengawalan terhadap keluaraga presiden.

Nah di sinilah dia menentukan posisinya itu, dia harus berani dan tegas kapan dia pejabat publik dan kapan dia keluarga istana," tuturnya.

Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU itu, terkait permasalah yang terjadi kepada jurnalis ini juga harus disikapi dengan  bijak. Arifn mengatakan ini sebuah kritik yang membangun. 

"Jangan dianggap bahwa ini bertendensi negatif. Wartawan tersebut adalah membangun demokrasi untuk mendapatkan informasi yang nanti disampaikan kepada publik. Agar ini tidak berlalut-larut kita minta Bobby dan aparat pemkonya bukan lagi tim suksesnya, untuk membangun komunikasi politik kepada semua pihak yang berkaitan dengan persoalan ini," katanya. 

Dikatakan Arifin, hal tersebut merupakan fungsi pejabat publik atau kepala daerah ketika ada persoalan yang muncul.

"Komunikasi politik itukan banyak macamnya, jadi jangan segan-segan, toh semua warga Kota Medan ini adalah warga yang baik dan teman yang baik, kawan yang mendukung untuk kemajuan kota," katanya. 

Menurut Arifin, semua keputusan dalam menyikapi permasalahan ini berada pada Bobby Nasution. Di mana, status sebagai pejabat publik melekat pada dirinya. 

"Ini kembali kepada Bobby, karena mereka yang menjadi orang nomor satu di Pemerintahan Kota Medan  harusnya tidak sungkan-sungkan, karena pejabat publik itu melekat pada dirinya," tuturnya. 

(cr14/tribun-medan.com)