Breaking News:

Terdakwa Kasus Penggelapan Divonis Cuma Satu Bulan, Korban Kecewa pada Penyidik Polsek Medan Baru

Korban penggelapan mengaku kecewa pada penyidik Polsekta Medan Baru lantaran tidak mau banding terhadap vonis ringan terdakwa penggelapan

Humas Polsek Medan Baru
Korban penipuan kecewa penyidik tak lakukan banding. FOTO ILUSTRASI--Petugas melakukan penggrebekan kampung narkoba, Sabtu (1/12/2018). Kelima pelaku yang diamankan diperiksa oleh petugas Polsek Medan Baru, Minggu (2/12/2018). 

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN--RB, warga Medan Polonia yang merupakan korban tindak pidana penggelapan kecewa dengan sikap penyidik Polsek Medan Baru yang tak melakukan banding atas hukuman ringan terdakwa Jaya Krisna Murti.  

Korban RB warga Jalan Mongonsidi I, Kelurahan Anggrung menyebut penyidik menolak untuk melakukan upaya hukum banding atas permintaan korban berkaitan putusan Nomor : 6/Pid.C/2021/PN Mdn dengan terdakwa Jaya Krisna Murti (34) warga Jalan Mongonsidi Medan Polonia yang divonis hanya hukuman satu bulan penjara.

Dimana Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti melanggar pasal 406 KUHPidana tentang pengerusakan barang.

"Padahal sebelumnya terdakwa Jaya Krisna disangkakan melanggar pasal 372 Jo 376 KUHPidana tentang penggelapan dan penipuan," tutur RB, Rabu (21/4/2021).

Baca juga: AKHIRNYA DISUNTIK Kebiri 25 Terpidana Pedofil untuk Kurangi Libido, Nasib Pelaku Rudapaksa Anak

Korban mengungkapkan kronologi kejadian terjadi pada tanggal 10 Maret 2021, dimana pihak kepolisian Polsek Medan Baru mengeluarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor B/167/III/2021/Reskrim terkait dikembalikannya berkas perkara oleh Kejari Medan dengan alasan agar dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan agar diproses pemeriksaan cepat.

"Dalam hal ini, sejak saya melaporkan kasus ini ke polisi sesuai Nomor :STTPL /1617/XII/2018/SPKT SEK MDN BARU, saya baru menerima SP2HP yang pertama dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat 5 Perkap No 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yakni 'setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harulslah diterbitkan SP2HP," ungkap korban.

Selain itu, dikatakan korban, dirinya telah menghadap pegawai PTSP bagian panitera muda hukum pidana bahwa yang bisa mengajukan banding pada hukum acara pemeriksaan cepat adalah polisi dan terdakwa. 

Baca juga: Juliari Batubara Korupsi Bansos Covid Rp 32 Miliar, Hotma Sitompoel hingga Cita Citata Kecipratan

"Namun hal tersebut bersebrangan dengan alasan polisi yang menolak upaya banding dengan alibi pasal 205 KUHPidana. Karena itu saya kecewa dan tidak terima dengan sikap penyidik Polisi maupun putusan hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa," sebutnya.

Lebih lanjut, korban menambahkan bahwa pihaknya berencana melakukan upaya hukum tak terbatas sesuai UU No 2 tahun 2003 tentang kepolisian negara RI, Peraturan Pemerintah RI no. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian RI, Peraturan kapolri no 14bl tahun 2011 tentang kode etik profesi.

"Demi tegaknya hukum yang berkeadilan dan terwujudnya integeritas penegakan hukum yang presisi prediktif responsibilitas dan transparansi berkeadilan sebagaimana atensi Kapolri," pungkas RB.

Baca juga: Kepala BKD Akui KPK Turun ke Tanjungbalai Terkait Jual Beli Jabatan Diduga Libatkan Wali Kota

Kanit Polsekta Medan Baru Iptu Irwansyah Sitorus ketika dikonfirmasi terkait kasus ini belum mau memberikan keterangan.

"Saya lagi di lapangan, lagi di luar kota, lagi kerja di lapangan lagi maping ini," katanya singkat.(vic/tribun-medan.com)

Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Array A Argus
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved