Breaking News:

Ketua PN Pematangsiantar Latih Petani Soal Hukum yang Kerap Digunakan Menjerat Masyarakat Kecil

Pelatihan ini mengundang puluhan petani dan masyarakat lokal untuk dikenalkan dengan peradilan hukum di Indonesia.

Alija / Tribun Medan
Pelatihan hukum kritis digelar Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Jumat (23/4/2021) di Parapat, Kabupaten Simalungun. Pelatihan ini mengundang puluhan petani dan masyarakat lokal dari Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, dan Samosir.   

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Pelatihan hukum kritis digelar Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Jumat (23/4/2021) di Parapat, Kabupaten Simalungun.

Pelatihan ini mengundang puluhan petani dan masyarakat lokal untuk dikenalkan dengan peradilan hukum di Indonesia.

Pelatihan sendiri dibimbing Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Derman P. Nababan. Ia mengatakan Hukum haruslah menjadi panglima, sebab Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Mantan Ketua PN Muara Bulian itu mengatakan, bahwa hukum pidana terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materil mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang (kejahatan) dan ancaman hukuman terhadap pelaku, dalam pidana umum diatur dalam KUHP.

Sementara itu, hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan menegakkan hukum pidana materil tersebut, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Suatu perbuatan dapat dipidana harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang, berdasarkan asas legalitas. Tiada perbuatan dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam UU, yang dikenal dengan asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale”, tegas anak petani miskin dari Desa Lumban Tongatonga, Kecamatan Siborongborong tersebut. 

Derman menyebut, persoalan hukum pidana yang sering dihadapi masyarakat desa, tidak terlepas dari konflik tenurial (pertanahan).

Pengancaman dalam Pasal 335 KUHP misalnya, sering disangkakan kepada seseorang yang berusaha mempertahankan haknya atas sebidang tanah. 

"Demikian pula Pasal 385 KUHP, yang disebut dengan stellionat, menjadi senjata pamungkas bagi pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan, apabila tanah tersebut dialihkan tersangka kepada pihak lain," ujar penulis buku Terbanglah Rajawaliku.

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved