Breaking News:

Lindungi Informasi Wajib Pajak, Bapenda Langkat Berupaya Jalankan Tugas sesuai Amanat

Informasi terkait wajib pajak tidak boleh dibuka untuk publik. Ini adalah ketentuan dari perundang-undangan perpajakan.

Penulis: Dwi Nur Hayati (CM) | Editor: Mikhael Gewati (CM)
Dok. Humas Pemkab Langkat
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat Mulyani S saat bertugas di ruang kerjanya, Kantor Bapenda Langkat, Stabat, Senin (26/4/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat Mulyani S mengatakan, pihaknya tidak ingin melanggar aturan dalam bertugas, termasuk soal informasi wajib pajak

Pasalnya, setiap Aparatur Sipil Negeri (ASN) harus bekerja sesuai aturan Undang-Undang (UU).

“Kami tidak ingin melanggar aturan dalam bertugas karena pekerjaan kami memiliki prosedural. Kami berupaya menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya, seperti dalam keterangan tertulis yang Tribun Medan terima, Selasa (27/4/2021).

Salah satu aturan yang harus diterapkan, kata Mulyani, tidak memberikan informasi terkait rahasia wajib pajak kepada publik. Hal ini berdasarkan  UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun pasal 172  pada ayat  (1) menyatakan setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak, dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan  perundang-undangan perpajakan (daerah).

“Aturannya, informasi wajib pajak dirahasiakan. Jadi bukan karena ada hal lain. Informasi terkait wajib pajak tidak boleh dibuka untuk publik. Ini adalah ketentuan dari perundang-undangan perpajakan,” imbuh Mulyani saat di ruang kerjanya, Kantor Bapenda Langkat, Stabat, Senin (26/4/2021).

Aturan tersebut, lanjut dia, juga sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun  2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 34 ayat 1.

Kemudian, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Bab XIV ketentuan khusus pasal 172, serta peraturan daerah (perda) Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Bab VIII ketentuan khusus pasal 78.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved