Breaking News:

UPDATE Perampingan OPD di Pemprov Sumut, Dokumen Akan Diajukan ke DPRD Sumut

Meski pembahasannya sudah selesai, pihaknya belum mau terbuka OPD yang akan dirampingkan sesuai hasil kajian tersebut.

T R IBUN MEDAN/Satia
Wakil Gubernur Sumatra Utara, Musa Rajekshah, pimpin upacara Kenaikan Bendera Merah Putih pada Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 di Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Senin (17/08/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Biro Organisasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara sudah selesai membahas organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan dihapus atau digabung.

Selanjutnya Pemprov Sumut akan segera mengirimkan dokumen hasil kajian perampingan OPD tersebut.

"Ya, sudah selesai. Minggu ini kami masukkan. Sebab surat pengantar ke dewan masih proses tandatangan pak gubernur," kata Kepala Biro Organisasi Sumut, Aprilla Siregar, Selasa (27/4/2021). 

Meski pembahasannya sudah selesai, pihaknya belum mau terbuka OPD yang akan dirampingkan sesuai hasil kajian tersebut.

"Nanti saja setelah sudah masuk ke dewan ya," ucapnya.

Kata Aprilia, kebijakan yang mulai diterapkan pada tahun 2022 mendatang, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yakni menyatakan pembinaan perangkat daerah meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasi. 

Kemudian Pasal 4 Permendagri 99/2018, di mana lebih detail disebut bahwa penataan struktur organisasi meliputi; besaran organisasi, susunan perangkat daerah, perumpunan urusan pemerintahan, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta tata kerja perangkat daerah.

Selanjutnya Permanpan RB No.20/2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Seperti tertuang di Pasal 3 yang menyatakan, Setiap lembaga instansi pemerintah pusat wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah. 

Menurut Aprilla, lembaga instansi pemerintah daerah dapat melaksanakan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah berdasarkan peraturan menteri ini. Evaluasi kelembagaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. 

"Kita sampaikan ke DPRD karena juga menyangkut perubahan Perda No.6/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumut," jelasnya. 

Halaman
12
Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved